Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto menguraikan beberapa capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sepanjang tahun 2023.
Komjen Pol Andap di Kendari, Sabtu, mengatakan masa kepemimpinan dirinya yang begitu singkat untuk di tahun 2023 difokuskan pada kebijakan pembangunan di lima bidang Kesra atas hak konstitusional rakyat terkait dengan sandang, pangan dan papan, kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
"Kelima hak konstitusional tersebut menjadi marwah dalam perumusan kebijakan politik legislasi, politik anggaran dan politik pengawasan," kata Andap.
Ia menyebutkan bahwa kelima bidang Kesra yang berhasil diwujudkan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota Se-Sultra tersebut, yaitu sandang, pangan, dan papan dengan beberapa program yang dilakukan berupa pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 645 unit dengan total anggaran sebesar Rp32,5 miliar.
"Begitu juga untuk pangan, kami melakukan gerakan pangan murah secara serentak se-Sultra, penyaluran cadangan pangan berupa beras dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, penanaman 2,7 juta bibit sayur mayur, pengadaan alat tangkap dan penyaluran sarana budidaya laut, penyaluran permakanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan penyaluran program bagi petani," sebut Andap.
Kemudian untuk pendidikan dan kebudayaan, pihaknya telah melaksanakan beberapa program, yakni penyaluran dana dan sarana pendidikan di Sultra yang dianggarkan sekitar Rp1,3 triliun.
"Kami juga melaksanakan festival kebudayaan Wakatobi Waves dan Sultra Tenun Karnaval," ujarnya.
Dia menuturkan bahwa untuk kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, Pemprov Sultra melaksanakan peningkatan layanan di beberapa Puskesmas di Sultra dan penyaluran peralatan kewirausahaan bagi kelompok UMKM di wilayah Bumi Anoa.
"Kalau jaminan sosial, kami menyalurkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan atau pekerja miskin ekstrem di Kota Kendari dan Kabupaten Muna Barat sebanyak 47.993 orang," ujar Andap.
Selanjutnya untuk kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, Pemprov Sultra juga telah memberikan bantuan langsung tunai, penyaluran bantuan karang taruna, penyaluran logistik, edukasi penanganan bencana, penyaluran dana hibah rumah ibadah, dan penyaluran dana hibah pondok pesantren yang total anggarannya sekitar Rp5,4 miliar.
"Perlindungan hukum dan HAM, kami telah upayakan untuk penyelesaian tragedi Randy-Yusuf dengan menggandeng Dirjen Hukum dan HAM Kemenkumham, pembentukan gugus tugas bisnis dan HAM tahun 2023 di Sultra, dan memberikan 10 penghargaan peduli HAM kepada 10 kabupaten/kota se-Sultra," ucap Andap.
Yang terakhir, kata Andap, untuk infrastruktur dan lingkungan hidup, terdapat beberapa program yang dilaksanakan Pemprov Sultra, antara lain peresmian pemanfaatan Jalan Kembar Kali Kadia-Jalan Z.A. Sugianto - Jalan H.E.A. Mokodompit dan penyaluran bak sampah sebanyak 18 unit di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan dengan total anggaran sebesar Rp959 juta.*
