Kendari (ANTARA) - Dalam era pemerintahan Prabowo, ada banyak harapan baru bagi sektor pertanian, terutama dengan target swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas utama. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa nasib petani masih menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu dicermati dan ditangani dengan segera.
Hasil dengar pendapat bersama petani di Desa Wonggeduku Konawe 27 Oktober 2024, Salah satu keluhan utama petani adalah ketidakmampuan mereka untuk menentukan harga gabah. Banyak petani terjebak dalam jeratan tengkulak yang menguasai harga pasar. Seringkali, mereka harus menerima harga yang ditetapkan tanpa bisa bernegosiasi, karena tengkulak juga menyediakan layanan penting seperti mesin panen. Ketidakmampuan untuk menentukan harga memungkinkan tengkulak untuk terus mempengaruhi pasar dan membuat para petani bergantung pada mereka. Petani hanya menjadi price taker, tengkulak lah yang memiliki posisi price maker.
Selain masalah harga, petani juga mengeluhkan kualitas layanan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang dianggap kurang maksimal. Banyak petani yang merasa tidak mendapatkan pendampingan yang memadai untuk mengoptimalkan hasil pertanian mereka. Sebagai konsekuensinya, mereka kurang mendapatkan akses kepada teknologi pertanian modern dan informasi yang relevan, yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas.
Pengadaan pupuk yang tidak lancar juga menjadi isu penting. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan pupuk, seringkali distribusi masih menemui hambatan. Petani seringkali harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan pupuk, yang pada akhirnya menggerogoti keuntungan mereka. Selain itu, permintaan untuk pengadaan bibit berkualitas juga belum sepenuhnya terpenuhi, yang berpengaruh langsung terhadap hasil panen.
Tak kalah penting adalah masalah harga racun tanaman yang masih tinggi. Banyak petani terpaksa menggunakan racun yang lebih murah namun berkualitas rendah, yang dapat berdampak negatif pada hasil pertanian dan kesehatan mereka. Di sisi lain, kurangnya prasarana penunjang pertanian, seperti irigasi yang memadai dan akses jalan yang baik, semakin memperburuk situasi.
Untuk mencapai swasembada pangan yang diinginkan, pemerintah perlu mendengarkan suara petani. Melalui forum group discussion (FGD) dengan petani, masalah-masalah ini harus menjadi agenda prioritas yang perlu ditangani. Kebijakan yang lebih inklusif dan pemberdayaan petani melalui akses ke pasar, informasi, dan teknologi akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kesimpulannya, meskipun ada harapan dalam peningkatan sektor pertanian di era pemerintahan Prabowo, tantangan yang dihadapi petani tidak bisa diabaikan. Komitmen pemerintah untuk mendengarkan dan mengatasi masalah-masalah yang ada akan sangat menentukan keberhasilan program swasembada pangan dan masa depan pertanian Indonesia. Kita semua berharap agar nasib petani dapat berubah menjadi lebih baik, karena di tangan mereka, ketahanan pangan bangsa ini berada.
*) Dr. Aryuni Jabar, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO).
