Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan, di Kendari, Senin, mengatakan bahwa penyumbang capaian belanja negara tersebut dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp6,98 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,98 triliun.
"Pada belanja Kementerian/Lembaga, realisasi yang tertinggi masih terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni sebesar Rp2,36 triliun atau 33,78 persen dari total realisasi belanja negara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara," kata Syarwan.
Kemudian, kata Syarwan lagi, untuk penyumbang realisasi belanja negara tertinggi yang memiliki pertumbuhan tertinggi untuk year on year (yoy), yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra dengan nilai sebesar 379,89 persen dan 334,34 persen.
"Hal itu sebagai dampak akselerasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum (pemilu)," ujar Syarwan.
Dia juga menjelaskan bahwa nilai belanja K/L secara yoy masing-masing mengalami pertumbuhan sekitar 20,83 persen. Untuk belanja TKD tumbuh sebesar 1,68 persen, belanja pegawai tumbuh sebesar 3,40 persen, dan belanja barang tumbuh sebesar 41,34 persen.
"Begitu juga untuk belanja modal tumbuh sebesar 17,58 persen dan belanja bantuan sosial atau bansos tumbuh sebesar 13,41 persen," ujar Syarwan.
Kepala Kanwil DJPb itu juga menambahkan bahwa untuk belanja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dari persentase terhadap pagu terdapat kinerja tertinggi yang berada pada KPPN Kolaka sebesar 86,15 persen, yang terutama disumbangkan oleh akselerasi belanja pegawai.
"Sedangkan dari nominal, kinerja yang tertinggi dicapai oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari dengan capaian sebesar Rp5,53 triliun atau sekitar 79,23 persen dari seluruh realisasi belanja di KPPN," kata Syarwan pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DJPb: Belanja negara di Sultra mencapai Rp21,96 T per 17 November 2023
