Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga selaku Wakil Ketua LKS Tripartit Sultra, H Saemu Alwi di Kendari, Senin, keikutsertaan pengurus LKS Tripartit tingkat regional itu merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenga Kerja Kemenaker RI nomor.B.1032/SETPHIJSK/X/2018 tangga 24 Oktober 2018.
"Berdasrkan surat permintaan peserta, setiap provinsi mengutus sembilan orang dari 27 pengurus dari tiga unsur organisasi yang terlibat dalam LKS Tripartit itu. (unsur pemerintah, pengusaha dan unsur pekerja/buruh)," kata Saemu.
Ia mengatakan, dalam pertemuan Rembug Tripartit Regional itu ada 11 provinsi yang akan ambil bagian yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Kepulauan Riau sebagai tuan rumah dengan jumlah peserta 120 orang.
Saemu Alwi mengatakan, tujuan Rembut Tripartit Regional itu untuk memetakan permasalahan dan implemnetasi regulasi ketenagakerjaan bidang hubungan industrial, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan kerja dan perlindungan kerja/buruh terhadap bentuk-bentuk pekerjaan baru.
Selain itu pula juga akan membahas terkait evaluasi kebijakan pengupahan, kompensasi akibat PHK dan perluasan program jaminan sosial untuk perlindungan pekerja/buruh yang ter-PHK.
"Tujuan lain adalah untuk merumuskan solusi sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan dan regulasi bidang ketenagakerjaan," ujarnya.
Mantan Asisten III Setda Provinsi Sultra mengharapkan pengurus LKS Tripartit Sultra untuk membuat beberapa regulasi kebijakan yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pertemuan Rembug Tripartit Regional.
Rangkaian rapat triwulan ketiga pengurus Tripartit Sultra yang dihadiri dari seluruh pengurus juga mengharapkan agar peserta yang nantinya ikut dalam rembug regional itu bisa memberi solusi yang terbaik dalam menunjang pembangunan ekonomi di Sultawesi Tenggara, regional hingga tingkat nasional.
