Kendari (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tenggara (Sultra) minta keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS Tripartit) yang merupakan forum yang mewakili tiga unsur (pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja), selalu mengangkat isu-isu ketenagakerjaan terkini.
"Harapan saya, dan tentu menjadi harapan kita semua bahwa forum LKS Tripartit ini yang merupakan forum komunikasi, informasi, edukasi antarstakeholders dan pihak terkait lainnya semakin berkiprah dalam membangun dan mengisi hal-hal yang berkenan dengan isu-isu ketenagakerjaan terkini dan tentu sinergitas ini semakin memperkuat posisi forum ini dengan upaya-upaya penyelesaian masalah di bidang ketenagakerjaan," kata Plt.Kadis Nakertrans Sultra, LM.Ali Haswady di Kendari, Selasa.
Kegiatan rapat kedua yang diselenggarakan LKS Tripartit Sultra itu, juga menghadirkan Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Kendari, Muhyiddin Dj, melalui zoom virtual yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kendari yang diikuti pengurus LKS Tripartit dengan tetap menjaga jarak, memakai masker sesuai protokol kesehatan Covid-19.
Menurut Ali Haswady, meskipun dirinya baru dua pekan menduduki jabatan sebagai Plt Kadis Nakertrans Sultra, namun dirinya yakin bahwa kerja-kerja terkait menyangkut hak ketenagakerjaan akan berjalan dengan baik.
"Saya sangat berterima kasih atas dedikasi dan semangat saudara-saudara di forum ini dan ke depannya kinerja positif yang telah dihasilkan forum LKS Tripartit Sultra ini semakin ditingkatkan dan saya akan terus mendorong, memfasilitasi dan juga membawa forum ini ke arah lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu saya," ujar mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Sultra itu.
Ia mengatakan, di masa pandemi COVID-19 merupakan bencana nonalam yang telah ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional dan telah mengakibatkan meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana serta menimbulkan implikasi pada aspek ekonomi dan sosial.
Untuk itu, kata Ali Haswady yang didampingi Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Disnaker Sultra Muhammad Amir Taslim, menyampaikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 ini baik skala nasional maupun daerah yang berkenan dengan ketenagakerjaan :
Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi seperti pekerja buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Singkatnya semua warga negara Republik Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal boleh mendaftar untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19. Solusi program kartu prakerja adalah, membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan serta mengurangi biaya untuk mencari informasi dan mendorong mengenai pelatihan kepekerjaan.
"Yang pasti bahwa, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19," tegasnya.
Realisasi program kartu prakerja di Sultra sampai dengan batch 6 (enam) hingga saat ini berjumlah ada 46.148 orang tenaga kerja dari total tenaga kerja ada 79 ribu lebih dengan upah yang diterima Rp600 ribu per bulan.
Kegiatan pertemuan LKS Tripartit Sultra juga dirangkaikan dengan diskusi internal terkait program ke depan dengan menghadirkan beberapa masukan dari Mahaseng Mustafa mewakili Apindo, Alfian Liambo mewakili Serikat Buruh/Pekerja serta dari kalangan pengusaha perhotelen Eko Dwisasono.
