Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Terlebih, kata dia, hal itu perlu dilakukan di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan geopolitik yang semakin kompleks.
"Melalui stabilitas politik dan keamanan yang kokoh, agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses. Selain itu, seiring penguatan TNI-Polri dan pengembangan diplomasi strategis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang berdaulat dan maju, mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” kata Chudry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia pun menilai fokus pemerintah sudah tepat pada koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga strategis dalam memastikan keamanan nasional.
Terkait hal tersebut, dia meyakini urusan politik dan keamanan di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.
"Dengan adanya pemisahan isu hukum dari politik dan keamanan, Kemenko Polkam seharusnya dapat fokus sepenuhnya pada menjaga ketertiban dan stabilitas nasional," tuturnya.
Menurut dia, Kementerian Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memiliki peran vital dalam mengawal kebijakan-kebijakan strategis Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk penguatan TNI-Polri dan modernisasi alutsista.
Selain itu, Kemenko Polkam juga perlu berfokus pada diplomasi strategis dan penanganan isu-isu krusial, seperti reformasi birokrasi dan keamanan siber.
Dia menambahkan bahwa Presiden Prabowo sedianya telah menekankan pula pentingnya reformasi politik dan birokrasi yang efisien, sebagaimana tertuang dalam misi Asta Cita pemerintahan.
“Budi Gunawan dan timnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan keamanan dan stabilitas politik di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,” kata dia.
Sebelumnya, Selasa (22/10), Menko Polkam Budi Gunawan memastikan program kerja kementeriannya selaras dengan delapan program utama atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritas-nya itu menjadi concern kita ke depan," kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.
Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri, termasuk mengamati seluruh dinamika geopolitik yang terjadi di luar Indonesia.
Berita Terkait
Pengamat Hukum: Penyetopan bayar obligasi rekap BLBI butuh langkah politik
Senin, 2 Desember 2024 10:45
Video Anji, Pengamat sebut penyebaran informasi diiringi tanggung jawab
Rabu, 5 Agustus 2020 17:57
Menko Polkam katakan 8,8 juta warga terlibat pengguna judi online selama 2024
Kamis, 14 November 2024 15:19
Kompolnas Budi Gunawan akui penanganan kasus Firli Bahuri tak mudah
Selasa, 12 November 2024 7:32
Menko Polkam bentuk tujuh desk lintas kementerian/lembaga untuk 100 hari kerja
Senin, 4 November 2024 14:32
Khairul Fahmi : Pengalaman di BIN permudah Budi Gunawan sebagai Menko Polkam
Rabu, 23 Oktober 2024 13:37
Puan: ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet
Senin, 21 Oktober 2024 19:23
Presiden Jokowi usulkan Herindra sebagai calon Kepala BIN
Selasa, 15 Oktober 2024 12:56