Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih penghargaan dari Kompas TV atas keberhasilan dalam menurunkan angka stunting.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Baubau Muh. Rasman Manafi dalam kegiatan Kompas TV yang bertajuk Apresiasi Daerah Peduli Stunting dan Kesehatan dalam rangka perayaan HUT ke-13 Kompas TV.
Penjabat (Pj) Wali Kota Baubau Muh. Rasman Manafi saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa Pemkot Baubau sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas penghargaan yang diberikan tersebut.
"Alhamdulillah ini adalah hasil kerja bersama, selamat untuk Kota Baubau," ungkapnya.
Dia menyebutkan bahwa di sepanjang tahun 2024 Pemerintah Kota Baubau telah menurunkan angka stunting menjadi di bawah 14 persen yang juga merupakan target nasional.
Muh. Rasman Manafi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data e-PPGM per Juni 2024 anak usia 0-23 bulan di daerah itu sebanyak 3.526 orang dan 24-59 bulan 5.620 orang.
"Dari jumlah tersebut ditemukan 793 anak yang mengalami stunting atau sekitar 8,67 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Baubau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting di bawah standar nasional yang maksimal 14 persen," jelasnya.
Dia berharap agar seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mengentaskan stunting di Kota Baubau agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut, sehingga kerja-kerja dalam menurunkan angka stunting di daerah itu terus berlanjut dan memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Mendagri RI Tito Karnavian dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa penghargaan yang dibagi dalam berbagai kategori tersebut merupakan bukti dari pencapaian prestasi kinerja yang dilakukan oleh para kepala daerah.
Disampaikannya, jika para kepala daerah telah diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan yang diberikan dari APBN sehingga apa yang yang dicapainya patut diberi apresiasi.
"Mereka mengelola kurang lebih 1.200 triliun dari total 3.000 triliun lebih APBN. Kuncinya ada di kepala daerah dan ini sangat menentukan. Karenanya, para kepala daerah yang menerima penghargaan layak untuk dipertahankan," tegas Tito.
