Jakarta (Antara News) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa dukungan yang diberikan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bagi Palestina harus dilengkapi dengan langkah dan aksi konkret sehingga tidak hanya sekadar dukungan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno pada saat memberikan laporan hasil konferensi tingkat menteri tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jakarta, Senin.
"Saya menekankan dukungan politik untuk Palestina harus dilengkapi dengan aksi konkret yang akan dituangkan dalam Jakarta Declaration (Deklarasi Jakarta)," kata Menlu Retno.
Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta merupakan salah satu dokumen yang akan menjadi hasil dari KTT LB ke-5 OKI, yang memuat langkah-langkah konkret yang akan dilakukan bagi Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
Menlu RI juga menekankan kembali bahwa isu Palestina tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara.
Untuk itu, KTT LB OKI itu diharapkan untuk menghasilkan resolusi bersama yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen negara-negara anggota OKI untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian masalah di Yerusalem.
Sebelumnya, dalam pidato pembukaan pertemuan tingkat menteri (PTM) OKI, Menlu RI menegaskan kembali pentingnya pertemuan luar biasa antar negara OKI itu dalam mendukung Palestina.
"Semakin lama kita menunggu, semakin terkubur hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Palestina," tegas Retno.
Menlu RI juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk menyumbangkan bantuan senilai 1,5 juta dolar AS setiap tahunnya dalam beberapa tahun ke depan untuk membantu rakyat Palestina.
Pemerintah Indonesia sebelumnya juga telah menyumbang sebesar satu juta dolar AS untuk Palestina melalui UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA).
Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa ke-5 OKI untuk isu Palestina dan Al Quds Al Sharif pada 7 Maret 2016. Pertemuan itu dihadiri oleh 605 delegasi dari 57 negara dan dua Organisasi Internasional.