Buton Utara (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara menunda rencana rehabilitasi kantor mereka untuk efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua II DPRD Buton Utara Fitrah saat ditemui, Senin, mengatakan bahwa terkait hal itu sementara digodok Pemerintah Kabupaten Buton Utara, dalam waktu dekat sudah diketahui pos-pos mana saja yang mengalami efisiensi.
"Seharusnya rehab kemarin, tetapi kemungkinan besar belum dilakukan karena efisiensi anggaran," kata Fitrah.
Dia menyebutkan bahwa sehingga anggaran sebesar Rp1,1 miliar untuk perbaikan gedung harus dialihkan ke tempat lain. Padahal, plafon ruang rapat utama mengalami kerusakan parah sejak tahun lalu.
Namun, dia menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi tetap dikembalikan kepada daerah untuk mengatur program-program prioritas presiden yang diselaraskan dengan daerah.
Fitrah juga mengungkapkan bahwa pihaknya berharap agar anggaran perjalanan dinas tidak dipangkas. Sebab, DPRD tidak sama dengan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.
Sehingga, DPRD tetap akan menganggarkan perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dengan kementerian maupun daerah-daerah lain.
"Karena kami ini menyangkut orang banyak, konstituen dan masyarakat secara umum," ucap Fitrah.
