Kendari (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menyebut hak anak inisial D, sebagai korban dalam perkara dugaan penganiayaan guru honorer SDN 4 Baito Supriyani, harus terjamin untuk tetap mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolah.
Ketua KPAD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Asriani saat ditemui di Konsel, Jumat, mengatakan dalam perkara yang menimpa guru honorer Supriyani juga terdapat seorang anak yang masih duduk di kelas 2 SD, yang menjadi korban dalam dugaan penganiayaan.
"Kami berkomitmen untuk mengawal pemenuhan hak-hak anak dalam kasus itu," kata Asriani.
Dia menyebutkan meskipun proses hukum saat ini terus berjalan, hak-hak anak, terutama korban, dalam perkara itu juga harus tetap menjadi prioritas.
“Kami tidak ingin mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan, karena itu merupakan wewenang aparat penegak hukum. Namun fokus kami adalah pemenuhan hak anak, terutama korban. Saat ini kami tengah menangani dampak psikologis korban dan memastikan keinginannya untuk kembali bersekolah,” ujarnya.
Asriani menyampaikan KPAD juga prihatin atas adanya selebaran yang dikeluarkan oleh PGRI Baito yang menyatakan tidak menerima korban dan saksi anak untuk kembali bersekolah di wilayah Kecamatan Baito.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Proses hukum seharusnya tidak menyampingkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” kata Asriani.
Pihaknya mengingatkan terkait dengan situasi mogok mengajar yang terjadi akibat perkara tersebut bisa berdampak buruk pada kondusifitas proses belajar mengajar di sekolah.
“Anak-anak kita memiliki hak belajar yang harus tetap dijamin, terlepas dari kasus yang sedang berlangsung. Jangan sampai fokus kita pada kasus ini mengabaikan hak anak lainnya,” ucap Asriani.
Menurut Asriani, korban tersebut juga masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya dan berharap bisa kembali bersekolah di SDN 4 Baito.
“Ketika kami bertemu dengan korban, ia menyatakan keinginan kuat untuk kembali bersekolah dan bermain dengan teman-temannya. Sebagai pemerhati pendidikan, kami harus memfasilitasi keinginan anak ini, jika memang ada jalannya,” ucap Asriani.
Ia berharap agar semua pihak terkait dapat lebih bijak dalam menangani kasus ini dan mengutamakan tugas mereka sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, tanpa mengabaikan hak-hak anak dalam prosesnya.
Berita Terkait
Ribuan guru padati PN Andoolo dukung Supriyani jalani sidang perdana
Kamis, 24 Oktober 2024 11:03
Kemendikdasmen bantu guru honorer viral di Konawe Selatan menjadi PPPK
Rabu, 23 Oktober 2024 20:53
Kronologis penangkapan hingga penangguhan guru honorer di Konawe Selatan
Rabu, 23 Oktober 2024 18:28
Polda Sultra: permintaan uang damai kepada guru honorer Konsel tidak benar
Rabu, 23 Oktober 2024 12:26
Polda Sultra turunkan tim selidiki penanganan kasus guru honorer di Konsel
Rabu, 23 Oktober 2024 11:54
Kejari Konawe Selatan tangguhkan penahanan guru honorer SDN 4 Baito yang viral
Selasa, 22 Oktober 2024 20:08
UHO kenalkan pendidikan sosiologi politik ke pemilih pemula di Konawe Selatan
Senin, 21 Oktober 2024 14:05
Enam Fraksi DPRD setujui RAPBD-Perubahan Kabupaten Konawe Selatan
Sabtu, 28 September 2024 13:51