Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3657 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kolaka Utara, Provinsi Sultra.
Andap mengatakan bahwa jabatan sebagai penjabat Bupati Kolaka Utara adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
"Jadi, jabatan sebagai penjabat bupati adalah tugas tambahan. Jangan lupakan tanggung jawab dan jabatan sebelumnya," ujarnya.
Ia mengatakan jabatan adalah amanah dari Allah SWT dan kepercayaan pimpinan. Jaga amanah ini dengan bekerja disiplin, tanpa pamrih, serta dapat meninggalkan prestasi dan warisan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI itu menegaskan bahwa menjelang Pilkada 2024 harus melakukan persiapan yang matang untuk pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah tersebut.
Beberapa tugas nasional yang menjadi prioritas, seperti pengendalian inflasi dan penanganan stunting harus menjadi perhatian utama di daerah.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kolaka Utara Yusmin berkomitmen untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.
Yusmin yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra itu mengatakan arahan yang sudah disampaikan Penjabat Gubernur akan ditindaklanjuti dan dilaporkan setiap saat.
"Kami akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024, serta fokus pada penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas utama dalam masa jabatan saya yang singkat ini," ujar Yusmin.
Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan di Kolaka Utara dengan harapan peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.
Hadir dalam pelantikan itu, antara lai Sekdaprov Sultra Asrun Lio, Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada, mantan Penjabat Bupati Kolaka Utara Sukamto Toding, pimpinan SKPD dan anggota DPRD Kolaka Utara.
