Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 101.236 kader pendata Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai memutakhirkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2023 (PK-23) secara serentak di seluruh Indonesia.
"Kemarin Sabtu (1/7), pemutakhiran sudah dimulai serentak. Kami berharap masyarakat ikut membantu untuk memberikan data yang benar saat petugas datang mendata nanti untuk mendapatkan data yang benar dan valid," kata Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti yang ANTARA konfirmasi di Jakarta, Minggu.
Lina menyebut semua kader pendata disebar ke 13.263 desa dan agenda pemutakhiran itu berlangsung selama satu bulan, dengan target masa berakhir yakni 31 Juli 2023.
Dalam Pemutakhiran tahun ini, hasil data dari 15,5 juta keluarga akan digunakan untuk intervensi Program Bangga Kencana termasuk percepatan penurunan stunting dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemutakhirannya pun dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu metode formulir (paper based) dan telepon pintar (smartphone) yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi.
Lina menjelaskan pendataan keluarga amat penting dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga dalam rangka perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi program Bangga Kencana dan pembangunan lainnya.
Data hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya menggambarkan data mikro keluarga dan anggota keluarga yang meliputi indikator kependudukan atau demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan keluarga berisiko stunting.
Dimana pemutakhirkan data akan melalui proses pelengkapan, perbaikan, pembaharuan, pencatatan mutasi dan pendataan keluarga baru, yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.
“Pemutakhiran serentak di seluruh Indonesia pada 1-31 Juli 2023 ini untuk meningkatkan akurasi data sehingga intervensi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa tepat kepada keluarga sasaran,” ujar Lina.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan seluruh kader pendata yang dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi harus memperhatikan lokus desa yang menjadi sasaran program Pemutakhiran PK-23.
“Seluruh kader pendata agar melihat lokus desa dalam Pemutakhiran ini. Perhatikan jumlah KK (Kepala Keluarga)-nya. Cek dulu jumlah KK di perwakilan BKKBN masing-masing dengan jumlah target KK di desa lokus. Jangan salah target. Jangan sampai ada alasan, jumlah KK-nya tidak sesuai” katanya.
Menurut Hasto Wardoyo, dalam program pemutakhiran ini sangat ditekankan tentang kebenaran dan validitas data juga sangat penting dan utama.
Ia menekankan bila kualitas data harus ditonjolkan, sebab dengan data yang valid, maka kita bisa melihat masalah dengan terang benderang.
“Tanpa data valid maka program percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tidak sukses,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 101.236 kader BKKBN mulai mutakhirkan data PK-23 di seluruh Indonesia
