Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjuk Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Penunjukan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo usai jamuan makan malam bersama para menteri dan wakil menteri yang masuk dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Minggu (20/10) malam.
“Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN,” kata Presiden Prabowo.
Wihaji merupakan Mantan Bupati Batang, Jawa Tengah periode 2017-2022. Kariernya dimulai ketika terpilih sebagai staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah IV.
Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Selanjutnya, pada tahun 2014, Wihaji mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.
Namun, ia gagal untuk lolos dalam pemilihan tersebut. Meskipun demikian, Wihaji tetap aktif dalam politik dan terus mengembangkan kariernya di Partai Golkar.
Kinerja Wihaji selama menjabat sebagai Bupati Batang layak mendapat apresiasi, khususnya dalam sektor perekonomian.
Melalui program pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), ia berhasil menarik investasi dari dua perusahaan besar asal Korea Selatan dan Swiss.
Wihaji menyatakan bahwa dengan populasi yang sangat besar, diperlukan upaya untuk menciptakan generasi emas yang dimulai dari hulu hingga hilir.
Bukan hal baru, kementerian tersebut juga pernah berdiri tersendiri di era pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto. Saat ini di era pemerintahan Prabowo-Gibran, posisi Menteri Transmigrasi diduduki oleh Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Iftitah akan dibantu oleh Viva Yoga Mauladi yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjadi Wakil Menteri Transmigrasi.
Iftitah lahir di Pandeglang, Banten, pada 10 Maret 1977. Ia dikenal sebagai sosok dengan latar belakang militer yang kuat. Ia merupakan lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1999 sekaligus penerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa dari Presiden RI pada masa itu.
Pada tahun 2009, Iftitah melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Lanjutan Perwira di India dan dua tahun kemudian ia meraih gelar S-1 di bidang pertahanan dari Universitas Indore, India.
Tak hanya di dalam negeri, Iftitah Sulaiman juga mengenyam pendidikan di luar negeri, salah satunya di US Army Command General and Staff College (Seskoad) di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat, pada 2015. Di sana, ia meraih gelar Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University pada tahun 2016.
Pengalaman Iftitah di militer tidak hanya sebatas pendidikan. Ia pernah bertugas dalam berbagai misi, termasuk sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon pada tahun 2006, serta menjadi instruktur internasional pertama TNI di Australia, di mana ia melatih puluhan perwira.
Setelah bertugas selama lebih dari dua dekade, Iftitah akhirnya pensiun dari dinas militer dan beralih ke dunia bisnis, mengembangkan perusahaan di sektor investasi, energi, dan lainnya.
Sementara di dalam dunia politik, Iftitah Sulaiman merupakan kader Partai Demokrat yang bergabung di tahun 2019 dan dikenal dekat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia juga pernah menjadi ajudan SBY selama beberapa waktu.
Sebelum dilantik secara resmi, Iftitah telah menyebutkan bahwa Prabowo memberikan arahan untuk fokus pada pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Pembangunan di wilayah Indonesia Timur itu bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah tersebut, sebagaimana tujuan program transmigrasi.
Cita-cita mewujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi memang telah digaungkan oleh Prabowo sejak ia berkampanye sebagai calon presiden. Bersama Gibran, Prabowo pun telah menyusun delapan misi yang dikenal dengan Astacita, yang di antaranya menyinggung mengenai pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Prabowo pun telah menekankan cita-cita besarnya membawa Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera.
"Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik (rakyat kecil) bisa senyum, bisa ketawa," ucap dia.
Kini, kehadiran Kementerian Transmigrasi diharapkan benar-benar mampu mewujudkan pemerataan ekonomi guna memastikan kesejahteraan dan kemakmuran terbangun di setiap sudut wilayah Indonesia.
