Patut diakui, di Buton Selatan penanganan COVID-19 memang gencar dilakukan seperti di antaranya pembagian masker, hand sanitiser, penyemprotan disinfektan hingga paling penting adalah penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktifitas masyarakat sangat menjadi perhatian sejak awal pandemi.
Tentu dalam hal penanggulangan COVID-19 itu juga tidak lepas dari sinergitas antara Pemkab Buton Selatan bersama forkopimda setempat dan stakeholder yang berjalan baik. Kondisi Buton Selatan di bawah kepemimpinan Bupati La Ode Arusani kerap membangun komunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya bersama-sama melawan wabah yang telah banyak memakan korban dibelahan dunia termasuk di Indonesia.
Memang bisa dikatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 berbagai kegiatan masyarakat tidak berjalan normal atau sebagaimana biasanya. Aktifitas orang di semua sektor diantaranya diperkantoran, pabrik, perusahaan-perusahaan hingga proses belajar mengajar terkendala akibat wabah COVID-19 itu.
Namun begitu, seiring berjalannya waktu dan cukup maksimalnya penanganan COVID-19 itu, aktifitas di Buton Selatan terbilang berjalan baik, tidak terkecuali dengan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan sekolah tatap muka di daerah "Beradat" itu telah berlangsung tetapi dengan kondisi terbatas.
"Untuk proses belajar mengajar memang tatap muka tapi dibagi per shift dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat juga," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, La Makiki, belum lama ini.
Saat pandemi, daerah otonom baru yang mekar dari induknya yakni Kabupaten Buton sekitar pertengahan tahun 2014 itu, kata dia, sudah menerapkan sekolah tatap muka terbatas karena daerah yang memiliki sebagian wilayah berada di kepulauan itu sejak awal pandemi paling tinggi di zona kuning.
"Jadi kita sesuaikan dengan kondisi keadaan daerah kita. Alhamdullilah sampai saat ini kita zona hijau dan kita masih sekolah tatap muka terbatas juga," ujar Kadis La Makiki didampingi Sekdin La Mane.
Proses belajar tatap muka secara bergantian atau shift itu, kata dia juga dilihat dari jumlah siswa di sekolah apakah banyak atau sedikit.
"Mungkin kalau jumlah siswanya banyak tentu dibagi jadi dua shift, tapi kalau jumlah siswanya kecil bisa jalan satu shift saja. Tapi pernah kita beberapa hari itu belajar daring mengikuti surat edaran pak bupati," imbuhnya.
Selain karena zona hijau, menurut dia, alasan proses belajar terbatas atau berjalan secara offline karena juga kondisi jaringan. Dimana diketahui bahwa sebagaian wilayah yang ada dikepulauan seperti Batuatas cukup kesulitan akan jaringan internet, apalagi dengan kondisi orang tua siswa yang belum memungkinkan penghasilannya.
"Memang di samping itu alasannya (zonanya), juga sebenarnya jaringan, artinya kalau kita menggunakan daring kan wilayah (Batuatas) kita juga susah internet itu, tapi kan tetap secara terbatas itu," katanya.
Meski pembelajaran tatap muka berjalan terbatas, namun pihak dinas pendidikan daerah itu berencana akan melakanakan tatap muka secara penuh pada tahun ajaran baru 2021-2022.
"Kalau tatap muka kita sudah dari sekitar Juli tahun lalu, hanya saat itu dibagi per sif. Misalnya kelas 1 ada dua kelas dibagi menjadi empat ruangan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan," katanya pula.
Menurut dia, rencana pembelajaran sekolah tatap muka tersebut juga akan diserahkan kepada sekolah dengan melakukan rapat bersama komite sekolah untuk memastikan apakah secara tatap muka atau tidak.
"Mungkin semua kita serahkan juga kepada komite sekolah apabila menginginkan tatap muka atau tidak, karena yang diajari adalah anak-anak mereka juga," katanya.
Genjot vaksinasi terhadap guru dan siswa
Proses digelarnya pembelajaran tatap muka juga tentu tidak terlepas dengan pentingnya vaksinasi kepada guru dan siswa diatas 12 tahun. Oleh karena itu, Pemkab Buton Selatan terus mendorong tenaga pengajar dan siswa untuk mengikuti vaksin, tidak hanya siswa sekolah umum tetapi juga siswa sekolah mandrasah.
Meski secara pasti data jumlah penerima vaksin khususnya guru dan siswa belum diketahui, namun Pemkab Buton Selatan tak hentinya berupaya agar target capaian vaksinasi secepatnya dicapai.
Vaksinasi bagi para guru, pihaknya terus meminta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar (SD) untuk melakukan vaksinasi.
"Jadi kita selalu sampaikan kepada mereka (guru, red.) untuk vaksin. Namun itu juga selama (yang bersangkutan, red.) tidak punya penyakit bawaan. Karena jangan sampai ada penegasan dari pihak kementerian bahwa bisa berujung pada seritifikasi mereka bila guru yang sehat tidak vaksin," katanya.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, berkomitmen mencapai target nasional 70 persen pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di daerah itu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Bupati Buton Selatan La Ode Arusani menjelaskan, penyebaran COVID-19 membutuhkan upaya pengendalian serius, sehingga pemerintah terus mengajak masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menyegerakan vaksinasi sebagai salah satu langkah awal menuju tatanan kehidupan baru berdampingan dengan COVID-19.
"Kita patut bersyukur bahwa secara nasional kasus COVID-19 melandai beberapa waktu terakhir. Hal ini dapat tercapai dengan adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM di setiap daerah secara nasional, terkhusus di Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan data per 11 Oktober 2021 level PPKM berada di level 1 dengan status hijau," katanya.
Menurut dia, saat ini memasuki fase yang cukup menyenangkan sekarang. Hampir setiap orang menyangka pandemi telah terkendali.
"Tapi ini merupakan fase paling berat, di mana harus mempersiapkan dan tetap meningkatkan langkah-langkah antisipatif dan terukur guna mempertahankan status level 1 PPKM dan terkendalinya pandemi di Buton Selatan, yang salah satunya dengan melalukan pengetatan dan percepatan cakupan vaksinasi," katanya.
Dikatakan, capaian vaksinasi di Buton Selatan belum cukup maksimal sehingga diperlukan upaya ekstra dan dukungan dari semua pihak serta kerjasama dengan seluruh komponen stakeholder, TNI/Polri, kepala OPD, para camat, lurah, kepala desa, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, insan pers, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh masyarakat Buton Selatan.
"Khususnya untuk ikut serta berperan aktif dalam melakukan sosialisasi terkait vaksinasi, serta menyukseskan pelaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 di seluruh lapisan masyarakat sehingga kita bisa keluar dari pandemi ini," ujarnya.
Bupati Laode Arusani mengatakan, pihaknya meramu strategi dalam upaya meningkatkan angka partisipatif vaksinasi di daerah pemilik pulau ular dan pantai jodoh itu untuk mencapai target kekebalan kelompok 70 persen tersebut.
“Saya minta para kepala desa disetiap wilayah di Kabupaten Busel agar melakukan pemantauan bagi masyarakat yang hendak melakukan hajatan. Di mana bila masyarakat ingin menggelar hajatan dapat diberikan izin manakala keluarga yang berhajat seluruhnya telah tervaksin minimal dosis pertama,” tuturnya.
Tingkatkan jumlah TK, SD dan SMP
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus berupaya menambah jumlah sekolah baik jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), maupun Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedang tingkat SMA/SMK yang merupakan gawean provinsi pun tak luput menjadi perhatian serius Pemkab Busel dengan berkomunikasi dan bersinergi demi majunya dunia pendidikan didaerah pemilik pulau Kawi-kawia itu.
Saat ini, kata dia, jumlah TK dan KB di Buton Selatan sebanyak 88, Sekolah Dasar (SD) 72 sekolah, dan SMP berjumlah 32 se-daerah itu. Perubahan atau peningkatan status sekolah seperti TK pun berhasil dinegerikan sebanyak 25 TK pada 2019. Hal itu pula sebagai upaya agar alokasi dana dari pemerintah pusat dapat diperoleh.
Layak diapresiasi pembangunan sarana prasarana infrastruktur pendidikan di daerah itu terus digenjot, baik pembangunan gedung sekolah baru maupun rehabilitasi pada setiap tahun anggaran. Hal itu tentunya sejalan dengan program atau visi misi Bupati Buton Selatan La Ode Arusani dalam meningkatkan kualitas dan prestasi siswa pelajar didaerah itu.
"Pokoknya kita pastikan kalau infrastruktur pendidikan di Busel terkait pembangunannya 90 persen sudah bagus. Apalagi Bupati pernah menyampaikan agar setiap desa harus ada sekolah, dan itu 99 persen sudah terpenuhi. Kalau pun ada desa (belum ada sekolah) itu karena memang tidak ada lahan, tapi ada satu desa juga memiliki dua SD," ujarnya.
Di samping itu, terkait jumlah guru TK, SD dan SMP di daerah itu, kata La Makiki, masih tercukupi dengan adanya tenaga honorer sebanyak 977 orang baik di wilayah kepulauan dan daratan daerah itu.
Diketahui Buton Selatan sebagian wilayahnya berada di kepulauan yakni Kecamatan Siompu, Siompu Barat, Kadatua, dan Kecamatan Batuatas.
"Kalau berbicara guru yang ASN mungkin kurang, tapi kalau untuk proses pembelajaran saya kira cukuplah dengan ditunjang tenaga honorer," imbuh La Makiki yang juga mantan Camat Siompu Buton Selatan ini.
