Baubau berharap KKP realisasikan program budidaya ikan air tawar

Baubau (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mengharapkan program-program budidaya yang diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat direalisasikan guna meningkatkan pendapatan pembudidaya di daerah itu.

"Harapan kami, mudah-mudahan dengan turunnya anggaran, dengan program-program pada kawasan yang sudah ditetapkan betul-betul terwujud sehingga kelompok pembudidaya bisa sejahtera dengan pendapatan yang lebih baik, bisa meningkatkan kehidupan mereka," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Baubau, Ruslan RZ, di Baubau, Kamis.

Menurutnya, sejak 2012 KKP menetapkan tiga wilayah di Baubau yakni Kecamatan Bungi, Lealea dan Kecamatan Kokalukuna sebagai kawasan minapolitan dengan pertumbuhannya di wilayah Lakologou. Dan kemudian juga atas dasar itu provinsi mengeluarkan zonasi pada 2018.

Usulan program budidaya yang direncanakan dikembangkan nantinya itu, kata dia, merupakan budidaya air tawar seperti ikan lele, bandeng dan udang di wilayah Bungi. Kemudian wilayah Lealea dan Kokalukuna bisa untuk ikan laut dan ikan air payau.

"Jadi itu nanti dalam bentuk karamba jaring apung yang dipakai. Dan sebenarnya rencana ini ke depan termasuk ada wisata kuliner karena nantinya apabila ini tumbuh akan bisa hadir rumah makan terapung dan bisa menjadi objek wisata," katanya.

Kata dia, proposal program yang diusulkan pendahulunya khususnya ke Dirjen Budidaya KKP itu, saat ini tengah dikomunikasikan pihaknya dengan KKP dan telah mendapat tanggapan. 

"Jadi mereka sudah menjawab itu proposal DKP, bahwasanya diapresiasi usulan itu. Kemudian juga usulan-usulan itu mereka akan meninjau di lapangan," ujar Ruslan yang belum lama ini dilantik hasil dari lelang jabatan.

Lebih lanjut, menurut mantan Sekretaris BPBD Baubau ini, untuk bantuan-bantuan kelompok-kelompok di Baubau juga ada seperti ala "perbankan" yakni melalui Badan Layanan Umum (BLU) KKP yang memang memberikan bantuan modal kepada masyarakat nelayan budidaya, yang polanya harus sudah ada dasar usaha. 

"Kami di DKP siap untuk memback-up itu. Makanya ini kan sementara mengusulkan ini sharing APBD untuk membuat percontohan yang disebut denplot dalam bentuk pilot projek. Jadi  kalau ini sudah dibuat akan kami laporkan kesana (KKP) sehingga bisa dinilai bahwa Baubau siap akan kegiatan-kegiatan itu," ujarnya.

Karena, lanjut dia, harapan pemerintah pusat dengan pola melalui BLU tersebut daerah harus lebih awal berbuat percontohan yang kemudian harapannya juga pembudidaya di sekitarnya bisa ikut membuat. Apalagi nantinya itu akan ada perpanjangan tangan dari BLU KKP yang bertugas di Baubau untuk menjembatani itu.

"Setelah kita buat percontohannya itu, maka penyuluh-penyuluh melalui pertemuan kami sampaikan untuk membantu kami bahwa nantinya program itu sudah ada," imbuhnya.