Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan BPJS Kesehatan Cabang Kendari, sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 di wilayah Bumi Anoa.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka di Kendari, Senin, menegaskan bahwa UHC adalah pilar utama dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada warga Sulawesi Tenggara yang kesulitan mengakses layanan medis hanya karena keterbatasan biaya atau lokasi.
“Universal Health Coverage adalah sistem yang memastikan semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan kapan saja, tanpa terhambat oleh masalah biaya. Program ini bertujuan untuk menurunkan kesenjangan sosial dalam hal akses kesehatan, sehingga setiap individu dapat memperoleh perawatan medis yang berkualitas,” kata Andi Sumangerukka.
Ia menilai bahwa keberadaan UHC tidak hanya menjamin perlindungan finansial masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk secara merata.
"Program ini sangat penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang adil dan inklusif. Dengan MoU hari ini, kita berharap pelayanan kesehatan di Sulawesi Tenggara semakin optimal dan UHC bisa terus dipertahankan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Andi Sumangerukka juga mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini konsisten mendukung implementasi JKN, baik dari unsur pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, maupun masyarakat.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pihak yang terlibat. Mari kita menjaga komitmen dan bersinergi dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari Rinaldi Wibisono mengatakan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai angka impresif dari total penduduk yang terdaftar pada fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
Ia menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi bukti nyata sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan UHC. Namun, ia menekankan bahwa pekerjaan besar masih menanti, terutama dalam memastikan peserta tetap aktif dan memanfaatkan layanan secara bijak.
“Hingga saat ini, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 419 FKTP dan 34 FKRTL di Provinsi Sulawesi Tenggara. Cakupan kepesertaan JKN sudah mencapai angka yang menunjukkan komitmen kuat bersama Pemerintah Sultra dalam mewujudkan Universal Health Coverage. Tetapi tantangan kita bukan hanya pada kepesertaan, melainkan juga pada keaktifan peserta,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa keberhasilan program JKN tidak dapat dicapai oleh satu lembaga saja. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar layanan kesehatan semakin merata dan berkualitas.
“Keberhasilan JKN memerlukan dukungan pemerintah daerah, baik dari sisi regulasi maupun sosialisasi kepada masyarakat. Komitmen fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang bermutu, serta partisipasi aktif masyarakat, menjadi penentu keberhasilan jangka panjang,” ungkapnya.
Rinaldi Wibisono berharap agar kolaborasi ini terus berjalan dan memberikan manfaat seluas-luasnya.
“Mari kita ciptakan pelayanan jaminan sosial kesehatan yang semakin adil, inklusif, dan transparan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha-usaha kita dalam menghadirkan Indonesia yang semakin sehat,” tambahnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov-BPJS Kesehatan sepakat tingkatkan UHC 2026 di Sultra
