Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar pertemuan pengelolaan jabatan fungsional dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait 17 kabupaten kota se-Sultra, di Kendari, Rabu.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka oleh plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaludin, dan dihadiri peserta dengan total 55 orang, terdiri pejabat administrasi OPD KB kabupaten kota sebanyak 17 orang, penyuluh Keluarga Berencana sebanyak 17 orang, peserta provinsi sebanyak 21 orang.
Jamaludin mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi informasi tentang pengelolaan PLKB yang ada di kabupaten kota, kemudian untuk mengetahui tata cara penyusunan angka kredit bagi PKB.
"Dan yang tidak kalah pentingnya lagi bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan administrasi kepegawaian PKB/PLKB di kabupaten kota dapat berjalan dengan lancar," katanya.
Dikatakan, saat ini masih banyak orang miskin yang butuh pelayanan termasuk membutuhkan informasi tentang program KB, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan hal itu karena keterbatasan akses.
"Sehingga pemerintah dalam hal ini BKKBN melalui para petugas lapangan KB hadir untuk memberikan layanan dan informasi terkait program KB kepada masyarakat hingga di pelosok-pelosok," katanya.
Menurutnya, dalam konteks pelayanan dan sebagai pengelola program KKBPK, maka seluruh instrumen BKKBN harus mampu berikan pelayanan seluas luasnya kepda msyarakat.
Jamaludin juga menyampaikan terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pemangkasan jabatan struktural yang tentunya akan berdampak terhadap komposisi struktural lembaga pemerintahan di daerah.
"Yang penting prinsipnya, apapun struktur organisasi namun harapan kita sebagai pengelola program KKBPK adalah kinerja kita nantinya yang semakin terukur dan output yang jelas," katanya..
