Kendari (ANTARA) - Pembangunan kependudukan masih membutuhkan penguatan-penguatan. Meskipun di era otonomi daerah saat ini telah menjadi suatu kebiasaan menggunakan perencanaan berbasis 'bottom up' namun bukan berarti tidak dibutuhkan sama sekali perencanaan yang sifatnya 'top down'.
Perpaduan antara perencanaan bottom up dan top down bahkan menjadi model yang saling melengkapi satu sama lain. Pun halnya perencanaan pembangunan kependudukan di wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Kedua model ini sudah banyak digunakan sebagai alternatif terbaik untuk saat ini.
Salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten yang saat ini dipimpin seorang bupati yang mantan polisi, Abdul Azis, tersebut terus berdebut dalam melaksanakan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).
Dalam hal pembangunan SDM khususnya bidang kependudukan, kabupaten pecahan dari Kolaka ini sudah beberapa tahun memiliki Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK yang telah disusun oleh Bappeda setempat juga telah dijadikan acuan oleh pimpinan daerah dalam merealisasikan visi-misi dan program-programnya.
Selain GDPK 5 pilar, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) setempat, kabupaten yang lokasi ibukotanya di antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka ini, juga mengakomodir beragam program dan kegiatan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Dengan kekuatan tiga bidang operasional dalam struktur organisasi pada dinas ini -- yakni bidang Advokasi, Penggerakan, Informasi dan Pengendalian Penduduk (adpin-dalduk); Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; serta Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Kaluarga (KSPK) -- otomatis semua program Bangga Kencana telah terakomodir dan bisa bergerak melaksanakan program dan kegiatannya secara leluasa.
Hal itu juga terungkap dalam diskusi dengan unsur pimpinan DPPKB Kolaka Timur bersama rombongan Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi dan Kehumasan (Halakiemas) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rombongan tim kerja Halakiemas terdiri dari tiga orang, yakni Mustakim (Ketua Tim Kerja), Mujahidin dan Bahtiar.
Kepala Dinas PPKB Kolaka Timur, Jumaeda, yang didampingi beberapa stafnya menyampaikan banyak hal di depan rombongan tim kerja Halakiemas. Baik tentang Kelompok Kerja Advokasi KIE Program Bangga Kencana, tentang lokasi pengadaan air bersih di wilayahnya, hingga juga tentang program Bangga Kencana lainnya.
