Jayapura (Antara News) - Pemerintah Kota Jayapura menggunakan sebagian dari total Rp95 miliar dana otonomi khusus 2014 yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua untuk misi kemanusiaan.
"Dana otsus untuk Pemkot Jayapura itu juga disalurkan untuk bantuan biaya warga yang sakit, selain kepada mahasiswa yang mengajukan proposal kegiatan kerohanian dan kegiatan lainnya," kata Wakil Wali Kota Jayapura Nuralam, di Jayapura, Jumat.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Jayapura tak bisa menolak pengajuan bantuan kemanusiaan, dan bantuan dana mahasiswa melalui proposal yang diajukan.
Tidak hanya itu, kata Nuralam, ada juga warga yang datang membawa keluarganya dari kabupaten lain di luar Jayapura untuk berobat di Kota Jayapura dan meminta bantuan dana.
"Kami harus melayani permintaan itu, termasuk warga yang sakit lalu mengajukan bantuan biaya," ujarnya.
Padahal, kata Nuralam, nilai dana otsus untuk Kota Jayapura itu relatif sama dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua.
Nilai yang sama diperoleh Kabupaten Kepulauan Yapen, meskipun Pemkot Jayapura juga menanggung beban sosial warga yang datang dari kabupaten lain.
"Di Jayapura, hampir semua suku dari 28 Kabupaten di Papua ada. Sejumlah Asrama di masing-masing kabupaten ada di Jayapura, mahasiswa dari asrama itulah yang mengajukan proposal menjelang natal," ujarnya.
Pada Desember nanti, kata dia, mereka mengajukan proposal permintaan biaya untuk kegiatan kerohanian (natal bersama-red).
"Banyak yang datang ke kami untuk memasukan proposal natal bersama dan permintaan biaya lainnya," ujarnya.
Ia pun berharap para bupati menyisihkan sebagian anggaran otsus untuk mahasiswa dari daerah itu yang menekuni pendidikan di Kota jayapura.
Paling tidak masing-masing bupati menyiapkan anggaran senilai Rp1 miliar untuk mendukung kesuksesan mahasiswa dari daerahnya.
Anggaran tersebut bisa digunakan untuk membantu para mahasiswa atau bantuan dana untuk masyarakatnya yang sakit.
"Kalau bisa anggaran itu diserahkan ke Pemerintah Kota Jayapura untuk pergunakan khusus untuk membantu warga dan mahasiswa dari kabupaten itu, karena tidak mungkin mereka menunggu bantuan dari kabupaten asalnya," ujar Nuralam.