Manado (Antara News) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Djouhari Kansil mengingatkan kepala dan wakil kepala daerah harus kompak dalam menjalankan tugas agar bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
"Kekompakan menjadi salah satu syarat sekaligus tuntutan dalam pemerintahan," kata Wagub Kansil saat membuka Rakor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, di Manado, Rabu.
Judhistira Siwu menjelaskan Rakor tersebut di gelar Inspektorat Provinsi Sulut (18/11) di Manado diikuti hadiri para bupati/walikota, sekda, inspektur dan kepala dinas/badan pengelola keuangan kupaten/kota.
Menurut Wagub Kansil akan sulit bagi kabupaten/kota meraih WTP apabila kepala daerah dan wakilnya tidak akur, ini menjadi satu kendala besar untuk meraihnya.
Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengultimatum agar tahun depan ada kabupaten/kota bisa mengikuti jejak dari Kota Bitung yang telah meraih WTP sejak tahun lalu.
Karena itu, melalui rakor pengawasan kali ini Wagub Kansil mengajak minimal diatas lima daerah bisa meraih WTP tahun depan, untuk mengikuti jejak Kota Bitung.
Wagub juga meminta pemerintahan kabupaten/kota segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan mencegah terulangnya lagi permasalahan serupa.
Karena itu membangun sinergitas dan koordinasi yang konkrit dalam pengawasan mutlak dilakukan dikabupaten /kota dengan memberikan porsi kepada wakil kepala daerah bertanggung jawab dalam bidang pengawasan.
"Pengawasan itu harus berpedoman pada norma objektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang optimal, efektif guna menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat serta mendidik dan dinamis," kata Wagub.
Sementara itu, kata Judhistira, Bupati Mitra James Sumendap telah membacakan penyataan komitmen bersama para bupati/walikota se- sulut untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mencapai WTP tahun 2014
Sebelumnya Inspektur Provinsi Mecky M Onibala MSi melaporkan kegiatan tersebut dihadiri Inspektur Wil III Inspektorat Jenderal Kemendagri Aswin Nasution, Kepala Biro perencanaan dan manajemen Kinerja Kemenpan Didit Noordiatmoko, Kepala BPK dan kepala BPKp Sulut.
Rakor itu berlangsung salam tiga hari. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan sinergitas pengawasan fungsional internal daerah dan menyatuhkan persepsi antara inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, serta optimalnya peran inspektorat sebagai pemantau penyelenggaraan SPIP di daerah, tambah mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra itu.
