Kolaka (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), akan mencetak sekitar 800 hektare sawah baru dengan dukungan sumber dana dari bantuan anggaran tugas perbantuan (TP) APBN tahun 2012.
"Bantuan anggaran tugas perbantuan untuk pembukaan sawah baru ini dialokasikan melalui pola bantuan sosial, yakni dikelola langsung oleh petani tanpa melalui proyek," kata Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Kolaka, Alva Talanipa di Kolaka, Rabu.
Ia mengatakan, luas sawah yang ada di Kabupaten Kolaka saat ini sekitar 20.331,75 hektare terdiri atas sawah irigasi teknis 5.742 hektare, irigasi setengah teknis 3.831,25 hektare, irigasi sederhana 2.863 hektare dan irigasi desa 4.967 hektare.
"Selain itu, juga terdapat sawah tadah hujan seluas 2.928,50 hektare, dan yang belum terealisasi sebanyak 7.811,30 hektare," ujarnya.
Menurut dia, potensi sawah yang ada di Kolaka secara keseluruhan mencapai sekitar 28.143,045 hektare, baik yang sudah digarap maupun yang belum tergarap. Oleh karena itu, tahun ini diprogramkan pencetakan sawah baru sekitar 800 hektare guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia juga menyebutkan, produksi beras Kabupaten Kolaka tahun 2011 mencapai sekitar 80.645,20 ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat dan ketersediaan pangan selama tahun itu sekitar 43.974,86 ton.
"Jadi tahun lalu, Kolaka mengalami surplus beras sekitar 36.670,4 ton, sehingga daerah ini juga telah berkontribusi terhadap ketersediaan beras secara nasional," ujarnya.
Alva mengatakan, perkiraan produksi pangan di beberapa wilayah persawahan telah memasuki masa musim tanam padi, dan ada juga beberapa kecamatan lain melakukan panen awal seperti yang terjadi di kecamatan Ladongi, sehingga diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Kendala yang dihadapi oleh petani penggarap sawah saat ini adalah sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak untuk mengoperasikan alat-alat mesin pertanian," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Alva, pihaknya telah membicarakan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Sultra yakni Jabbar Toba untuk memfasilitasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian untuk membangun stasiun bahan bakar (SPB) khusus untuk para petani.
"Sebenarnya solusinya diatasi segera seperti halnya yang dilakukan oleh Kementerian Perikanan dengan menyiapkan SPB khusus untuk para nelayan," ujarnya.(Ant)
