Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dan pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan bukti inklusivitas reformasi lembaga tersebut.
Menurut dia, keberadaan tim tersebut sebagai bukti bahwa Polri tidak menutup diri terhadap masukan.
"Kapolri sudah menegaskan tim ini tidak hanya bekerja berdasarkan arahan internal atau Komite Reformasi Polri, tetapi juga membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat sipil serta pakar independen," ujar Boni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Dengan demikian, hal tersebut merupakan langkah maju dalam demokratisasi kelembagaan.
Dia menegaskan Tim Transformasi Reformasi Polri bukan tandingan Komisi Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto, sehingga upaya membingkai seolah adanya pertentangan antara Presiden dan Kapolri merupakan narasi yang menyesatkan.
Boni mengingatkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Kapolri diangkat dan diberhentikan presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dengan kerangka itu, tudingan bahwa Kapolri berseberangan dengan Presiden adalah ilusi politik karena yang ada justru soliditas," tuturnya.
Dikatakan Boni bahwa Polri di bawah Jenderal Polisi Sigit bersama jajaran Presisi telah membuktikan Polri bisa modern, humanis, dan transparan.
Untuk itu, dia berpendapat fakta tersebut jangan dikaburkan oleh riuh politik.
Boni mengajak seluruh pihak berpijak pada data, merasakan dampaknya, dan mendukung mereka yang sungguh bekerja.
Polri pada era Sigit, kata Boni, memainkan peran penting dalam membangun literasi kebangsaan, seperti lewat program Polri Goes to Campus yang mempertemukan mahasiswa dengan aparat dalam ruang dialog sehat.
Selain itu, ditambahkan terdapat pula inisiatif, seperti Polisi Sahabat Anak dan Polisi Cilik yang melatih disiplin sejak dini, sedangkan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), polisi hadir mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
Ia menyebutkan Polri juga memberi beasiswa bagi anak anggota maupun masyarakat kurang mampu serta mengamankan pelaksanaan ujian nasional.
"Kebijakan Kapolri jelas menyeluruh, anak terlindungi di jalan, di sekolah, dan di ruang digital. Ini adalah investasi sosial untuk masa depan bangsa," ujar Boni.
Pada era digital, sambung dia, Polri aktif melakukan patroli siber untuk menangkal predator daring dan konten berbahaya, serta menyelenggarakan penyuluhan antiperundungan dan narkoba di berbagai sekolah.
Menurut Boni, hal itu menunjukkan Polri memahami bahwa keamanan generasi muda sama pentingnya dengan penegakan hukum.
Dia pun tak lupa menyoroti kiprah Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi, yakni Satgas Pangan yang mengawasi distribusi beras, minyak goreng, dan pupuk bersubsidi agar tidak dimonopoli mafia.
Polri juga menindak tegas mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) meskipun berhadapan dengan kepentingan besar.
"Keamanan distribusi kebutuhan pokok adalah fondasi ekonomi sehat, dan Polri hadir di garis depan untuk menjaganya," ucapnya.
Di pasar tradisional, disebutkan bahwa kehadiran aparat menjaga kestabilan harga dan memberi pendampingan pada UMKM agar terlindungi dari praktik curang.
Selain itu, Polri memperkuat komitmen terhadap kebebasan pers melalui kerja sama dengan Dewan Pers guna membuka media center 24 jam dan menyelenggarakan pelatihan literasi digital bagi wartawan daerah untuk melawan hoaks.
"Keterbukaan adalah strategi legitimasi, bukan kelemahan," kata Boni menegaskan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Komite Reformasi Polri bentukan pemerintah dan Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri akan bekerja saling membantu.
"Jangan khawatir ada tabrakan, ini pasti akan bekerja secara saling bantu-membantu," kata Menko Yusril saat jumpa pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (26/9).
Dia menjelaskan Tim Transformasi Reformasi Polri akan lebih fokus bekerja untuk membenahi internal kepolisian. Tim tersebut akan mendukung Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
