Kota Bengkulu, Bengkulu (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Erna Sari Dewi mendorong pemerintah daerah (pemda) ikut melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dan penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
"Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan melekat supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Kita harap pemerintah benar-benar hadir dan memastikan keadilan bagi petani di lapangan," ujar dia di Kota Bengkulu, Selasa.
Sebab, saat ini para petani kelapa sawit tengah menghadapi tekanan akibat fluktuasi harga yang tidak menentu, sehingga banyak pihak dari dalam negeri yang mulai menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang mengatur komoditas sawit.
Hal tersebut disebabkan karena situasi global yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor perkebunan.
"Kita tahu adanya berbagai ancaman seperti world threat dari luar, yang jelas memengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri, termasuk permintaan ekspor dari berbagai negara," ujar anggota dewan dari Daerah Pilihan Bengkulu tersebut.
Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah agar segera merumuskan kebijakan harga yang lebih stabil, sebab fluktuasi harga yang tajam dapat menyengsarakan petani, apalagi tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang tepat.
Meskipun demikian, lanjut Erna, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan berbagai langkah antisipatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap petani sawit.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menyebutkan penurunan harga beli TBS kelapa sawit usai libur Idul Fitri 1446 Hijriah hanya sementara dan akan kembali mengalami kenaikan.
Sebab, saat ini, harga beli TBS sawit di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan yaitu Rp2,3 ribu hingga Rp2,4 ribu per kilogram yang sebelumnya sebesar Rp3 ribu.
"Kita prediksi harga akan kembali normal dalam waktu dekat. Pola seperti ini memang biasa terjadi, dan tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan," kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Sufatman.
Ia menyebutkan salah satu penyebab terjadinya penurunan harga beli TBS sawit yaitu meningkatnya pasokan sawit dari petani setelah panen dan penjualan sempat terhenti selama libur Idul Fitri 2025.
Meskipun demikian, pihaknya memastikan bahwa kondisi harga TBS sawit yang mengalami penurunan tersebut hanya bersifat sementara, sebab fluktuasi harga merupakan hal yang wajar dalam dunia pertanian.
Untuk itu, DKPP Kota Bengkulu mengimbau kepada seluruh petani agar terus melakukan pemantauan perkembangan pasar dan tidak menjual sawit secara terburu-buru dalam jumlah besar agar tidak semakin menekan harga.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota Komisi VII DPR minta pemda awasi penetapan harga TBS sawit
