Rilis dari Pj Gubernur Sultra mengatakan, bersama 35 Gubernur, 98 Walikota, dan 416 Bupati se-Indonesia melihat Embung dan Sumbu Kebangsaan dengan dipandu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga selaku Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono.
Menteri PUPR menjelaskan mengenai Embung yang dapat menurunkan suhu di perkotaan. "Saat ini, indeks kualitas udara di IKN di level 6, sedangkan di di negara dan kota besar lainnya mencapai angka di atas 50," jelas Basuki.
Setelah tour area terhadap fasilitas yang terdapat di IKN, rombongan Kepala Daerah selanjutnya ke Istana Garuda IKN untuk menerima arahan Presiden Joko Widodo.
Setibanya di halaman Istana, para Kepala Daerah berkesempatan berfoto bersama Presiden, Wakil Presiden, Mensesneg, Menseskab, Mendagri, MenPUPR, Panglima TNI, Kapolri, dan Wamen ATR/BPN.
Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan Presiden. Mengawali kegiatan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan jumlah Kepala Daerah yang hadir di IKN dan merupakan merupakan kebanggaan dan kehormatan tersendiri diundang oleh Presiden Joko Widodo.
"Atas nama Rekan-Rekan Kepala Daerah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang telah memberikan kesempatan untuk hadir langsung disini, di tempat yang sangat megah ini," ujar Tito.
"Dilaporkan Pak Presiden, total ada 517 Kepala Daerah yang hadir secara langsung baik penjabat maupun yang definitif dengan rincian 36 Gubernur, 98 Walikota, dan 416 Bupati," ungkapnya.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota.
"Melihat Ibu Kota Nusantara ini kira-kira bayangan Bapak Ibu apa? Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan juga untuk membangun ibu kota sesuai dengan keinginan dan desain kita," kata Presiden Jokowi mengawali arahannya.
"Istana ini juga merupakan hasil karya anak Bangsa, berbeda dengan Istana di Jakarta dan Bogor yang merupakan peninggalan kolonial," tambahnya.
Presiden kemudian mengungkapkan bahwa IKN dibangun bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh kota masa depan yang dirancang dengan konsep forest city kota yang didominasi oleh lingkungan hijau, bukan beton dan kaca.
Selain itu, Presiden pun mengajak para Kepala Daerah untuk meniru dan menerapkan konsep pembangunan kota yang berorientasi pada masa depan di daerah masing-masing.
“Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan, mengonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa. Contoh di California kota golf, terdapat 37 lapangan golf. Ada High Point, North Carolina. Itu juga khusus untuk kota mebel saja, kemanapun tidak ada kecuali hanya mebel. Kita sebenarnya punya kekuatan besar, sebut saja Jepara," ajak Jokowi.
Presiden mengatakan bahwa IKN merupakan smart city yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitasnya. "Ke depan kita juga akan pergunakan pembangkit listrik tenaga surya dan kendaraan listrik," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan para kepala daerah untuk segera merealisasikan APBDnya. Presiden Jokowi menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen, sementara di tingkat provinsi sebesar 41 persen.
“Uang beredar di daerah Bapak Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga tidak kuat. Segera keluarkan,” tegas Presiden Jokowi, seraya menekankan bahwa makin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat.
Selanjutnya, dalam arahan khusus kepada 38 Gubernur, Presiden menekankan agar kebijakan pemerintah daerah linier dengan Pemerintah Pusat.
"Gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus betul-betul paham skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat," tegas Jokowi.
"Sebagai contoh pemerintah pusat membangun waduk (primer), Rekan-Rekan Gubernur, Bupati/Walikota diharapkan membangun sarana pendukung tersier di sekitarnya," tambahnya.
Presiden juga menginstruksikan para kepala daerah untuk mengidentifikasikan kelebihan maupun kekurangan Kabupaten/Kota, "Buat kebijakan yang berdampak kepada masyarakat," instruksinya.
"Bangun kerjasama antar daerah dengan baik, seperti urusan pengelolaan sampah. Lalu saya harapkan juga adanya backup data di daerah Bapak Ibu sekalian," tambahnya.
Presiden juga menekankan para Gubernur untuk mendukung penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024. "Bantu dan sukseskan PON 2024," tegas Jokowi.
Presiden juga mengharapkan para kepala daerah untuk menyiapkan ruangan, dan cathlab guna menunjang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah masing-masing.
Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan urusan anggaran dan keamanan terkait Pilkada serentak di depan para Kepala Daerah. Jokowi meminta anggaran Pilkada serentak segera diselesaikan.
"Saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan, koordinasikan dengan Forkopimda, karena kita belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak,” kata Presiden.
"Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan agar disampaikan kepada Kapolda, kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung. Ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan Pilkada yang kita akan selenggarakan di bulan November mendatang," tambahnya.
Di akhir arahannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada para Kepala Daerah yang hadir di Ibu Kota Nusantara dan berharap agar hal yang baik bisa ditiru dan direncanakan untuk diterapkan di daerah masing-masing.
Dalam kesempatanya, Wakil Presiden RI K.H. Maruf Amin menyatakan bahwa diperlukan sinergi, kolaborasi dan semangat untuk pembangunan ekonomi di daerah.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Sultra mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.
"Setelah ini saya akan kembali ke Sultra untuk segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Saya akan berkoordinasi dengan Penyelenggara, Pengawas Pemilu serta jajaran TNI Polri untuk memitigasi berbagai potensi kerawanan Pilkada yang ada," kata Andap.
Andap memberikan tanggapan terkait pembangunan IKN. Ia ungkapkan kekagumannya terhadap IKN yang tidak hanya sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai langkah visioner yang mengubah wajah bangsa untuk generasi mendatang.
"IKN bukan hanya simbol komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga merubah mindset dan pola kerja kita," ujar Andap.
Andap juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sultra beserta 2.749.010 masyarakat di jazirah Sultra mendukung konsep keberlanjutan pembangunan IKN yang diusung pemerintah.
