Begini cara Pemda Muna Barat atasi kenaikan harga beras di wilayahnya

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Daerah Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan  ada tiga metode yang digunakan untuk menangani kenaikan harga beras yang saat ini mencapai Rp800 ribu per 50 kilogram.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Mubar La Ode Aka memaparkan tiga metode itu adalah menyiapkan beras di Rumah Pangan Kita (RPK) yang ada di 13 pasar.

"Melalui RPK di setiap pasar kami siapkan beras SPHP. Rencana minggu ini bila stok di Bulog sudah ada. Itu yang pertama," jelas La Ode Aka di Muna Barat, Rabu.

Dia mengatakan langkah kedua adalah melakukan gerakan pangan murah (GPM).

"Untuk GPM kami rencanakan pekan ini juga. Dinas Ketahanan Pangan Sultra sudah kami hubungi," tuturnya.

Langkah terakhir ialah menyediakan beras subsidi sebanyak 30 ton. Besaran subsidi yang diberikan kepada masyarakat yaitu 25 sampai 30 persen.

Ia menyampaikan pemberian beras subsidi ini bakal dilakukan sebelum memasuki bulan puasa.

"Terkait itu Dinas Ketapang Mubar masih menyusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk subsidi harga beras melalui cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) sebanyak 30 ton. Anggaran yang disiapkan Rp500 juta. Itu termasuk biaya mobilisasi dan lain - lain," ujarnya.

La Ode Aka menambahkan pihaknya juga akan memberikan edukasi tentang pemanfaatan pangan lokal selain beras terutama pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

"Kegiatan tersebut akan dilaksanakan besok di SDN 7 Desa Guali, Kecamatan Kusambi, yang diikuti 150 anak SD. Dan pada kesempatan itu kami akan mengingatkan pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam cabai dan sayur - sayuran," imbuhnya.