Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto di Kendari Selasa, mengatakan penyelenggaraan pelatihan tersebut dilakukan karena pada tahun ini, di Indonesia telah memasuki tahun politik dan akan menghadapi pesta demokrasi yang besar pada tahun berikutnya, yakni 2024.
"Karena tahun ini kita sudah masuk tahun politik dan kemudian tahun depan kita akan ada pesta demokrasi yang besar, karena tahun 2024 kita bukan hanya memilih anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD, tapi juga memilih presiden dan wakil presiden, serta juga kepala daerah," kata Tri Agung.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pihaknya juga menemukan kesenjangan pemahaman dan pengetahuan para wartawan di berbagai daerah pada saat peliputan Pemilu.
"Karena Pemilu itu bukan hanya urusan sekedar pengetahuan umum, tapi ada hal-hal teknis yang tadi dibahas, misalnya ada bilangan pembagi Pemilu, dan kemudian ada syarat-syarat teknis, misalnya untuk syarat pencalonan presiden ada namanya presidensial threshold yang kemudian teman-teman harus belajar melihat data dan sebagainya. Itu yang kemudian mendorong dewan pers untuk membuat kegiatan dana dari negara untuk membuat program pelatihan peliputan Pemilu seperti yang dilakukan di Kendari atau di Sultra ini.," ujarnya.
Tri Agung juga menjelaskan bahwa selain Kota Kendari, pelatihan peliputan Pemilu yang diinisiasi oleh Dewan Pers itu juga dilakukan di sebanyak 23 provinsi yang ada di Indonesia sesuai dengan daerah-daerah yang masuk dalam kriteria tingkat kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Dan keterbatasan anggaran, Dewan Pers berharap bisa di 38 provinsi, seperti kalau dilakukan uji kompetensi wartawan atau jurnalis, tapi karena keterbatasan anggaran dan prioritas, maka dipilih lah 23 provinsi untuk menyelenggarakan pelatihan peliputan Pemilu ini," ajarnya.
Tri menyebutkan bahwa dari 23 provinsi yang menjadi lokasi penyelenggaraan pelatihan Pemilu itu, Dewan Pers menemukan bahwa di Kota Kendari juga merupakan salah satu daerah yang tingkat kerawanan penyelenggaraan Pemilu itu cukup tinggi.
"23 provinsi itu dipilih berdasarkan tingkat kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu, artinya apa, Sultra masuk dalam daerah yang mesti dicermati karena dinamika masyarakatnya cukup tinggi dan menarik, sehingga teman-teman (wartawan) di Sultra harus menambah kompetensinya untuk peliputan Pemilu," ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa dalam peliputan Pemilu, wartawan atau jurnalis harus tetap menjaga agar tetap independen dan harus menjaga jarak dengan narasumber yang merupakan calon legislatif ataupun calon kepala daerah.
"Dewan Pers tidak bisa memberikan sanksi atau memberikan teguran atau wartawan yang menjadi calon legislatif atau pengurus partai politik atau menjadi tim sukses, tapi kembali diingatkan pada kode etik jurnalistik yang mengingatkan bahwa menjadi seorang wartawan itu harus independen," ujarnya.
