Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menerima kunjungan Komisi I DPRD Kolaka Utara untuk membahas strategis penanganan stunting, di Kantor BKKBN Sultra, Kamis.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka Utara Mustamrin Saleh menyampaikan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan di beberapa instansi vertikal, termasuk BKKBN Sultra tersebut, agenda rutin yang dilakukan pada awal tahun.
"Tujuannya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program tahun lalu serta untuk rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 sehingga visi misi Bupati Kolaka Utara bisa cepat direalisasikan," katanya.
Ia menegaskan kunjungan kerja ke Kantor BKKBN Sultra dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait dengan program-program BKKBN, terutama berkaitan dengan kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting serta program Bangga Kencana yang dapat disinergikan dengan program-program kerja Pemkab Kolaka Utara.
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Kolaka Utara 29,1 persen.
Mustamrin juga menyebutkan jumlah pernikahan dini di daerah itu masih tinggi, yang mana hal itu salah satu faktor risiko stunting.
Di tempat yang sama, para koordinator BKKBN Sultra menyampaikan program pelaksanaan masing-masing bidang yang dimulai Koordinator Bidang KBKR BKKBN Sultra dr Fitriyani Abu Kasim yang menyampaikan terkait dengan Aplikasi Elsimil dengan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).
"Aplikasi Elsimil merupakan inovasi dari BKKBN yang dapat digunakan untuk mengedukasi remaja yang kelak akan menjadi calon pengantin mengenai bahaya stunting juga diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak stunting untuk dilakukan intervensi," katanya.
Koordinator Bidang Dalduk BKKBN Sultra dr Mustakim menjelaskan terkait program Bangga Kencana yang dilakukan di Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra bukan hanya terkait dengan alat kontrasepsi namun banyak program lain yang menyeluruh.
"Harapan kita semua bahwa dengan adanya kunjungan kerja Komisi I DPRD Kolaka Utara ini, dapat menjadi angin segar percepatan penurunan stunting di Kolaka Utara," katanya.
Koordinator Adpin BKKBN Sultra Agus Salim mengatakan pentingnya advokasi kepada pemangku kepentingan dan mitra terkait lainnya untuk memberikan dukungan terkait program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan pada masyarakat.
Untuk itu, kata dia, pengadaan balai dibutuhkan sebagai wadah sarana penyuluh KB dalam melakukan kegiatan di lapangan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
"Kami berharap dan menitip pesan pada anggota dewan pada saat melakukan reses bisa melakukan advokasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbasis data yang ada," katanya.
Kepala BKKBN Sultra Asmar menyampaikan terima kasih kepada Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka Utara atas kesempatan kunjungan ke tempat itu.
Ia berharap, kunjungan kerja ini menjadi angin segar bagi pencapaian pelaksanaan program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting di Kolaka Utara.
"Dengan pertemuan ini diharapkan percepatan penurunan stunting melalui program BKKBN dapat diimplementasikan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara sehingga percepatan penurunan angka stunting dapat terwujud," kata dia.
