Kendari (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)' terhadap enam kabupaten/kota di Sultra atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020.
Kepala BPK Perwakilan Sultra, Andi Sonny, SH MM di Kendari, Jumat mengatakan, dari enam kabupaten kota yang telah diserahkan LHP adalah Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara dan Kota Baubau.
"Opini WTP bagi enam kabupaten kota itu menunjukkan bahwa komitmen terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sudah lebih baik. Ini tentu tidak terlepas dari sinergitas yang efektif yang telah dibangun diantara seluruh OPD, dan pihak DPRD masing-masing di daerah," ujarnya.
Ia mengatakan, BPK Perwakilan Sultra memberi opini,,itu ada aturan dan rumus dan mekanisme, meskipun LHP itu masih ada koreksi dan catatan khusus yang masih perlu diperbaiki oleh daerah yang bersangkutan dengan jangka waktu yang ditentukan," ujaranya.
Menurut Sonny, opini bagi setiap LHP kabupaten kota ini telah menunjukkan komitmen terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.
LHP atas laporan Keuangan Pemerintrah Daerah tahun anggaran 2020, kata Andi Sonny, masih ada 11 kabupaten dan kota ditambah LHP Provinsi Sultra juga akan diserahkan pada waktu yang tidak lama.
"Karena masih suasana pandemi COVID-19, baru enam kabupaten kota diserahkan LHP-nya, dan 11 kabupaten dan satu kota ditambah provinsi akan diserahkan pada 31 Mei 2021," ujaranya.
Sebelumnya, Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Amrullah didampingi Ketua DPRD Konkep Ishak menyatakan rasa syukur dan bangga atas LHP keuangan daerah 2020 yang oleh BPK telah memberikan opini WTP.
"Dari pemberian WTP tahun 2020 ini, kami akui masih banyak kekurangan terutama menyangkut penyusunan laporan keuangan yang belum memadai terutama dari beberapa OPD," ujaranya.
