Kendari raih penghargaan sebagai Kota Peduli HAM 2019

id Kendari penghargaan

Kendari raih penghargaan sebagai Kota Peduli HAM 2019

Wali Kota Kendari, Sulkarnain K, usai menerima penghargaan sebagai kota peduli HaM 2019 dari Wakil Mentri Hukum dan HAM RI, di Bandung, Jabar, Selasa. (Humas Pemkot Kendari)

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari kembali mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hari Hak Asasi (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dr Mualimin Abdi kepada Wali kota Kendari H Sulkarnain K pada Puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 tahun 2019  di Gedung Merdeka, Bandung Jawa Barat, Selasa.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain K, mengatakan dengan pencapaian ini maka diharapkan agar kehidupan bermasyarakat ke depan semakin egaliter dan berkeadilan, untuk mewujudkan hal tersebut beliau meminta semua pihak tetap berkontribusi secara aktif.

"Kami Pemkot Kendari akan terus berkomitmen untuk memberikan usaha maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terima kasih untuk dukungan dan partisipasi semua pihak," katanya.

Sulkarnain mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Kendari agar terus terjaga keharmonisannya sehingga kita  dapat mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni.

Kabag Humas dan Protokol Kendari, Muh Rusmin, melaporkan tercatat 425 kabupaten/kota telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian di bidang pemenuhan HAM, dari jumlah tersebut, 272 Kabupaten/Kota memenuhi kategori Peduli HAM termasuk Kota Kendari.

"Untuk mencapai kriteria kabupaten/kota peduli HAM ini cukup sulit dan ketat, karena kabupaten/kota harus dapat memenuhi tujuh indikator penilaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM," katanya.

Kriteria yang harus dipenuhi tersebut kata Rusmin, diantaranya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, hak atas kependudukan, hak atas perumahan, dan hak atas lingkungan, ditambah penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi dan penilaian eksternal Kementerian Hukum dan HAM.
 
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar