Kendari (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono mengimbau jajaran Kejaksaan Tinggi Sultra mengawal penggunaan anggaran penanganan bencana alam.
"Kadang-kadang penanganan bencana alam, khususnya berkaitan anggaran diluar ekspektasi, sehingga membutuhkan koordinasi institusi terkait, termasuk aparat penegak hukum," kata Menteri Basuki di Kendari, Jumat.
Hal tersebut dikemukakan Menteri PUPR pada rapat koordinasi bersama Komisi V DPR RI yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi serta diikuti sejumlah kepada daerah yang terdampak bencana banjir.
Menteri mengakui jajaran pelaksana tanggung jawab Kementrian Pekerjaan Umum setingkat balai di daerah-daerah masih nisbi muda yang membutuhkan pendampingan karena masih minim pengalaman.
"Kami harapkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) dari Kejaksaan menjadi sarana koordinasi yang efektif sehubungan penggunaan anggaran darurat bencana alam," tuturnya.
Baca juga: PUPR: bendungan besar strategi cegah banjir
Baca juga: Di Sultra, PUPR bangun tanggul sungai antisipasi banjir
Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sultra Dian Fris Nalle mengatakan jajaran kejaksaan siap memberikan pendampingan kepada penyelenggara negara dalam hal penanganan bencana.
"Kejaksaan melalui TP4D senantiasa bersama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dari aspek hukum sebagai antisipasi terjadinya penyalahgunaan keuangan negara," ujar Dian Nalle.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berjalan baik sehingga tidak ada kesulitan dalam mengoordinasikan sesuatu hal.
"Kami (Forkopimda) satu pandangan menyikapi setiap permasalahan atau perencanaan program pembangunan daerah. Bagi kami soliditas Forkopimda modal penting dalam segala hal untuk kepentingan rakyat," kata Ali Mazi.
Menteri PUPR, Basarnas Pusat dan anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Sultra terkait bencana alam banjir yang melanda sejumlah daerah kabupaten/kota.
Baca juga: Menteri PUPR : Jembatan Ameroro diperpanjang dua kali lipat
Baca juga: Banjir di Sultra, PUPR belum pastikan kerugian jalan-jembatan
Baca juga: PUPR: pembangunan Jembatan Teluk Kendari meningkatkan konektivitas
Berita Terkait
Menteri PUPR sebut perbaikan Jalan Bypass Lasusua Kolaka Utara selesai 2023
Sabtu, 21 Oktober 2023 23:18
Menteri PUPR sebut anggaran Program Padat Karya 2024 sebesar Rp6,67 triliun
Rabu, 30 Agustus 2023 16:53
Pemerintah maksimalkan pemanfaatan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur
Rabu, 23 November 2022 14:54
Menteri PUPR menjadi fotografer Presiden Jokowi di Tahura Ngurah Rai
Rabu, 16 November 2022 10:05
Sesuai arahan Presiden, Pemerintah tidak ada kenaikan tarif masuk Candi Borobudur
Selasa, 14 Juni 2022 13:31
Menteri PUPR minta percepatan konstruksi Jalan Morosi-Lasolo di Konawe
Rabu, 29 Desember 2021 11:49
Menteri PUPR: Bendungan Ladongi disiapkan untuk kurangi banjir di Sultra
Rabu, 29 Desember 2021 11:47
Ketua Umum PODSI meminta daerah hentikan impor perahu naga
Selasa, 28 Desember 2021 16:57