Menteri PUPR imbau Kejaksaan kawal anggaran penanganan bencana banjir

id pupr-jaksa,menteri pupr, bencana banjir kendari,banjir kendari,kejaksaan Tinggi Sultra

Menteri PUPR imbau Kejaksaan kawal anggaran  penanganan bencana banjir

Foto udara rombongan Menteri PUPR bersama Komisi V DPR RI berada di atas jembatan Ameroro penghubung jalan trans sulawesi di Kecamatan Uepai, Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (20/6/2019). (ANTARA FOTO/Jojon/pd)

Kami harapkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) dari Kejaksaan menjadi sarana koordinasi yang efektif sehubungan penggunaan anggaran darurat bencana alam
Kendari (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono mengimbau jajaran Kejaksaan Tinggi Sultra mengawal penggunaan anggaran penanganan bencana alam.

"Kadang-kadang penanganan bencana alam, khususnya berkaitan anggaran diluar ekspektasi, sehingga membutuhkan koordinasi institusi terkait, termasuk aparat penegak hukum," kata Menteri Basuki di Kendari, Jumat.

Hal tersebut dikemukakan Menteri PUPR pada rapat koordinasi bersama Komisi V DPR RI yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi serta diikuti sejumlah kepada daerah yang terdampak bencana banjir.

Menteri mengakui jajaran pelaksana tanggung jawab Kementrian Pekerjaan Umum setingkat balai di daerah-daerah masih nisbi muda yang membutuhkan pendampingan karena masih minim pengalaman.

"Kami harapkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) dari Kejaksaan menjadi sarana koordinasi yang efektif sehubungan penggunaan anggaran darurat bencana alam," tuturnya.

Baca juga: PUPR: bendungan besar strategi cegah banjir

Baca juga: Di Sultra, PUPR bangun tanggul sungai antisipasi banjir


Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sultra Dian Fris Nalle mengatakan jajaran kejaksaan siap memberikan pendampingan kepada penyelenggara negara dalam hal penanganan bencana.

"Kejaksaan melalui TP4D senantiasa bersama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dari aspek hukum sebagai antisipasi terjadinya penyalahgunaan keuangan negara," ujar Dian Nalle.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berjalan baik sehingga tidak ada kesulitan dalam mengoordinasikan sesuatu hal.

"Kami (Forkopimda) satu pandangan menyikapi setiap permasalahan atau perencanaan program pembangunan daerah. Bagi kami soliditas Forkopimda modal penting dalam segala hal untuk kepentingan rakyat," kata Ali Mazi.

Menteri PUPR, Basarnas Pusat dan anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Sultra terkait bencana alam banjir yang melanda sejumlah daerah kabupaten/kota.

Baca juga: Menteri PUPR : Jembatan Ameroro diperpanjang dua kali lipat
Baca juga: Banjir di Sultra, PUPR belum pastikan kerugian jalan-jembatan
Baca juga: PUPR: pembangunan Jembatan Teluk Kendari meningkatkan konektivitas

 
Pewarta :
Editor: M Sharif Santiago
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar