Kakanwil: kapasitas Lapas Baubau sudah tidak ideal

id lapas baubau

Kakanwil: kapasitas Lapas Baubau sudah tidak ideal

Kakanwil Kemenkum-HAM Sultra, Sofyan (baju putih) bersama Kepala Bapas Baubau (kiri), Kepala Imigrasi Baubau (kedua kiri) dan Kalapas Baubau (kanan), usai bertemu Wali Kota Baubau, AS Tamrin, di Baubau, Rabu (foto Antara/Yusran)

Baubau (Antaranews Sultra) - Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Hukum-HAM) Sulawesi Tenggara, Sofyan mengatakan, kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Baubau sudah tidak ideal karena telah melebihi kapasitas warga binaan.

"Lapas itu idealnya diisi 140 orang, namun Baubau saat ini 500 orang lebih. Ini juga sudah lama jadi pemikiran kami dan sudah ada rencana mau dipindahkan," ujar Sofyan, usai bertemu Wali Kota Baubau, AS Tamrin sekaligus menghadiri pelantikan majelis pengawas notaris, di Baubau, Rabu.

Kata dia, rencana pemindahan Lapas Baubau ke Wakonti Kelurahan Kadolokatapi yang pembangunannya dilahan seluas 5 hektare melalui APBN itu sudah dilakukan pembahasan, namun masih terkendala persoalan jalan masuk ke lokasi. Sehingga pihaknya bertemu Wali Kota Baubau agar dapat direalisasikan.

"Pertemuan dengan Pak Wali Kota tanggapannya positif dan segera juga membuka akses terkait jalanannya. Kan sebagai kepala daerah kita harus sowan menitipkan bahwa kita ada Lapas, Bapas dan Imigrasi. Artinya bisa lebih bersinergi dengan Pemda lebih baik lagi," katanya.

Kondisi Lapas Baubau sudah tidak layak dan harus dibangun yang baru, kata dia, karena warga binaan juga berasal dari beberapa daerah diantaranya, Kabupaten Buton, Bombana, Wakatobi, Buton Selatan, dan Buton Tengah. 

"Rencana kami juga akan membangun di masing-masing kabupaten/kota, karena dalam 17 daerah di Sultra hanya ada lima rumah tahanan yakni Baubau, Wakatobi, Raha, Kolaka dan Kendari, kan diwajibkan setiap kabupaten/kota ada rutan," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Baubau, AS Tamrin mengatakan, permintaan membuka akses jalan  ke lokasi rencana pembangunan Lapas tersebut masih akan dilihat pihaknya, namun pada dasarnya pihaknya selalu mendukung program pemerintah.

"Memang dari pusat belum mengucurkan anggaran pembangunannya karena belum ada jalan, sehingga itu meminta supaya dibukakan jalan kelokasi," ujarnya.

Untuk membuka jalan, kata Tamrin, tentu harus melihat aspek posisi, pembebasan lahannya, menginventarisir pemiliknya yang akan dibukakan jalan apakah sudah layak dan dianggarkan di APBD, sehingga semua berjalan dengan secara baik.

"Jadi kita ini pada dasarnya selalu mendukung program pemerintah apapun posisinya baik vertikal. Seperti sebelumnya kita memberikan lahan Kantor Imigrasi  dan lainnya. Tapi nanti saya akan turunkan tim yang akan melihat," katanya.
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar