Walhi tagih kinerja pansus pertambangan DPRD Sultra

Kendari (Antaranews Sultra) - Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara meminta panitia khusus pertambangan yang dibentuk DPRD membeberkan hasil kerjanya kepada publik secara transparan.

Direktur Eksekutif Walhi Daerah Sultra Kisran Makati di Kendari, Rabu, mengatakan pansus dewan salah satu langkah konkrit untuk merespons aduan masyarakat tentang aktivitas investasi pertambangan yang memunculkan berbagai keluhan.

"Publik berharap pansus DPRD bekerja objektif karena sesungguhnya keluhan masyarakat tentang sektor pertambangan sudah menjadi fakta yang tidak mungkin ditutup-tutupi. Maka pansus dalam menjalankan tugasnya juga sekaligus menjalani ujian kepercayaan bagi rakyat," kata dia.

Ia memberi contoh tentang tenaga kerja asing yang menjadi sorotan tidak mungkin ditutupi karena faktanya ribuan TKA bekerja pada industri nikel, seperti di Morosi, Kabupaten Konawe.

Selain masalah TKA, katanya, masalah lingkungan yang kadang-kadang tidak mendapat keseimbangan perlakuan dari investor maupun pengambil kebijakan di daerah.

"Kalau dicermati kehadiran investor sektor pertambangan, seperti pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan tambang? dan perluasan kawasan industri sudah merusak lingkungan bakau. Hal yang demikian secara tidak langsung sudah merugikan negara," ujarnya.

Oleh karena itu, pansus diharapkan mengungkap fakta-fakta yang lebih luas dan mendalam untuk dilakukan perbaikan sehingga investasi berjalan, lingkungan lestari, dan?membawa kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo mengatakan pansus masalah pertambangan sebagai respons atas aspirasi publik yang disampaikan melalui DPRD.

"Pansus sedang bekerja sesuai kewenanganya dengan melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini instasi terkait, yakni Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)," kata Yaudu yang politikus PKS itu.

Pansus harus dapat memetakan mana perusahaan yang serius berinvestasi dan tidak, juga mana perusahaan yang taat dan tidak taat ketentuan.

Menurut dia, apapun hasil kerja pansus akan disampaikan ke publik karena wakil rakyat bekerja untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya.

(T.S032/B/M029/C/M029) 01-08-2018 09:33:44