Kendari (Antaranews Sultra) - Polda Sulawesi Tenggara berkomitmen mewujudkan pilkada damai dan demokratis melalui pembentukan satuan tugas politik uang.
"Semua pihak dituntut memberikan pendidikan politik yang terpuji kepada masyarakat sehingga pilkada melahirkan pemimpin yang amanah dan terhormat," kata Kapolda Sultra Brigjen Pol Andap Budhi Revianto di Kendari, Kamis.
Dugaan sementara bahwa banyaknya oknum kepala daerah atau calon kepala daerah serta anggota legislatif terjerat kasus tindak pidana koruspi karena biaya politik mahal.
Salah satu terobosan yang harus dilakukan adalah pencegahan praktik politik uang yang kerap dipraktik calon kepala daerah maupun calon legislatif untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya.
Jajaran kepolisian, kata Kapolda Sultra tidak kesulitan mengimplementasikan satgas anti politik uang menghadapi pilkada karena didukung personel sampai ke tingkat desa-desa.
Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera Sultra Riki Fajar menyambut baik satgas anti politik uang karena suap menyuap melanggar hukum dan segi akidah pun melarang.
"Kalau mau memperbaiki moral berbangsa membutuhkan komitmen semua pihak, bukan hanya pengawas Pemilu. Pihak yang menginisiasi gerakan melawan politik uang patut didukung," kata Riki.
Ia mengharapkan aparat hukum dan Bawaslu menegakan aturan tidak "pandang bulu, sehingga tidak ada pihak yang meremehkan hukum.
