Kendari (ANTARA) - Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara, Prof. Muhammad Zamrun Firihu mengatakan bahwa memiliki moral yang baik sangat penting bagi setiap orang sehingga bisa menolak hal-hal yang salah, termasuk politik uang dalam Pemilu.
"Jika orang mau ngomong apapun menawarkan sampai berbusa dan lain-lain, kalau kita memiliki moral yang baik kita pasti tolak (politik uang). Intinya kembali ke moral," kata Prof Zamrun saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU bersama stakeholer Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Sultra, di Kendari, Rabu.
Rektor UHO Kendari menanggapi salah satu pertanyaan peserta sosialisasi tersebut yang mempertanyakan cara mencegah adanya politik uang dalam mengawal Pemilu 2024 yang jujur, adil dan berintegritas di Sulawesi Tenggara.
Menurut dia, moral yang baik juga akan menentukan pemimpin yang baik dan amanah untuk membangun daerah, bangsa dan negara karena pada saat pemilihan dilandasi dengan awal yang baik dan penuh kejujuran.
"Jadi kalau masalah money politic, cara mencegahnya kembali ke moral saja. Intinya kalau moral kita baik pasti kita akan tolak berapun itu," ujar dia.
Rektor UHO dua periode ini pun mengibaratkan politik uang atau money politic bagaikan hukum ekonomi karena terjadi sistem penawaran. Meskipun begitu, dia berharap masyarakat dapat menolak politik uang.
"Sebenarnya money politic itu kalau kita mau bilang kadang-kadang kata kasarnya itu semacam hukum ekonomi. Ada penawaran, ada penerimaan. Jadi, jika ditolak maka tidak akan ada transaksi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu pula, dia mengajak seluruh peserta sosialisasi dan masyarakat secara umum agar tidak mudah menyerap informasi terkait pemilu, jika bukan berasal dari sumber yang valid dan kredibel.
"Jadi informasi yang valid adalah dari pihak yang berkompeten yang sudah dipercaya. Beda kalau informasi dari mulut ke mulut jangan percaya," ujar Prof. Zamrun.
Bawaslu Sultra menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dan penandatanganan MoU bersama pemangku kepentingan Pemilu 2024.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti sejumlah organisasi masyarakat, organisasi profesi, pemantau pemilu, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan, komunitas, BEM dan UKM, kelompok disabilitas, partai politik peserta pemilu, media massa dan sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) du Sultra.
"Bawaslu menyadari bahwa tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan secara institusional tidak akan tercapai secara maksimal, kalau tidak dilakukan juga pengawasan secara fungsional oleh anggota masyarakat dan stakeholder lain," kata Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo.
