Kendari, Antara Sultra - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Bhinneka.Com menggelar sosialisasi yang bertema "Sosialisasi e-katalog LKPP, Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog" di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis.
Kegiatan yang diselenggarakan di salah satu Hotel ternama di Kendari tersebut, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP.
Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD terkait se-Sultra, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kepala LKPP, Agus Prabowo, dalam kesempatan itu mengatakan, e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.
Melalui e-katalog katanya, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah, satker hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui website https://e-katalog.lkpp.go.id/.
"Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog tidak ada batasan nilai pembelian. Barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP harga dan spesifikasinya terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia," katanya.
Kepala LKPP pun optimistis dengan banyaknya pilihan produk, pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya.
"Apalagi, informasis spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian public bias mengawasi langsung," ujuarnya.
Direktur Corporate dari Bhinneka.Com, Heriyadi Janwar, mengatakan Bhinneka.Com sebagai pelopor penyedia online shop terverifikasi di LKPP berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.
"Bhinneka.Com berkomitmen untuk dapat membantu proses revolusi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel. Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan," ungkap Heriyadi Janwar.