Kendari (Antara Sultra) - Sebentar lagi masyarakat Kota Kendari memilih wali kota dan wakil wali kota yang akan menjadi "Nahkoda" dalam mengendalikan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut selama lima tahun ke depan.
Sebanyak tiga pasangan putra-putri terbaik Kota Kendari yang menjadi peserta kontestasi pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut saat ini tengah berjuang keras melalui serangkaian kegiatan kampanye untuk bisa merebut simpati rakyat sehingga dapat memenangi pemungutan suara pada 15 Februari 2017.
Ketiga pasangan calon tersebut, yakni Abdul Razak-Andi Haris Surahman yang dijagokan Partai Golkar dan Partai Nasdem, Adriatma Dwi Putra-Sulkarnain diunggulkan PAN, Gerindra, PKS, PBB, dan PKB, serta Muhammad Zayat Kaimoeddin-Suri Syahriah Mahmud diunggulkan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PPP, dan Hanura.
Siapa di antara tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tersebut yang akan mendapat anamah dari rakyat Kota Kendari, masih menunggu pemungutan suara rakyat yang akan disalurkan di setiap TPS pada 15 Februari 2017.
Yang pasti, para calon wali kota/wakil wali kota tersebut ikut berkompetisi memperebutkan kursi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2017-2022, karena merasa mampu membawa Kota Kendari lebih maju dan sejahtera.
"Dari tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berkompetisi memperbutkan suara rakyat itu, hanya satu pasangan yang berlatar belakang birokrasi tulen, sedangkan dua pasangan lainnya berasal dari politisi," kata tokoh masyarakat Kota Kendari, La Ode Abdul Rauf (75) di Kendari baru-baru ini.
Pasangan berlatar belakang bikrokasi tersebut, menurut Guru Besar Sosiologi pada Pascasarjana Universitas Haluoleo Kendari, yakni Muhammad Zayat Kaimoeddin-Suri Syariah Mahmud.
Zayat Kaimoeddn pernah menjadi Penjabat Bupati Muna 2015-2016 dan meniti karir di birokrasi pemerintahan mulai dari jabatan terendah, yakni lurah lalu menjadi camat.
Selain itu, Zayat juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di pemerintahan, seperti Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sultra di Jakarta, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Pemerintah Provinsi Sultra, dan Kepala Kantor Sekretariat Korpri Provinsi Sultra.
"Dilihat dari pengalaman birokrasi, Zayat lebih mampu membawa Kota Kendari lebih maju dan sejahtera bila dibandingkan dengan dua rivalnya yang hanya berlatar belakang politisi muda," kata Rauf.
Butuh figur cerdas
Sebagai Ibu Kota Provinsi Sultra, Kota Kendari tentu tidak sekadar membutuhkan seorang "Nahkoda" yang akan mengendalikan rutinitas roda pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh, melainkan juga membutuhkan seorang figur yang memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan menata birokrasi pemerintahan di atas rata-rata.
Selain itu, Kota Kendari juga membutuhkan pemimpin yang benar-benar memahami permasalahan dan seluk beluk kota secara utuh, terutama menyangkut masalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan secara memadai, fasilitas air bersih, lapangan kerja, dan tempat berusaha yang representatif bagi para pedagang.
Pemerintah Kota Kendari sendiri di bawah kemimpinan Wali Kota Asrun bersama Wakil Wali Kota Musadar Mappasomba, saat ini memang sudah menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis.
Namun yang tersentuh program kesehatan gratis hanya jenis penyakit ringan, seperti demam, sakit gigi atau diare, sedangkan penderita penyakit berat, seperti kanker atau penyakit jantung, warga harus berjuang mengumpulkan uang atau menguras tabungan untuk biaya berobat.
Sementara itu, program pendidikan gratis baru sebatas pembebasan uang SPP, sedangkan uang Komite Sekolah dan uang OSIS yang nilainya mencapai Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per tahun, masih menjadi beban orang tua murid.
Ketersediaan fasilitas air bersih di Kota Kendari, masih menjadi barang mahal bagi masyarakat kota pada umumnya. Sebagian besar masyarakat memperoleh tetesan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seminggu sekali, bahkan terkadang hanya dua kali sebulan.
Kondisi tersebut memaksa warga kota harus membeli air dari para penjual air keliling dengan harga yang cukup mencekik.
Selain masalah kebutuhan dasar masyarakat tersebut, juga sebagian besar wilayah Kota Kendari belum memiliki infrastruktur transportasi yang memadai, terutama angkutan umum.
Belum tersedianya fasilitas angkutan umum di beberapa kawasan pemukiman tersebut, menyebabkan masyarakat harus menanggung beban biaya tinggi bila berakses dengan masyarakat lain atau menjangkau pusat-pusat perbelanjaan di dalam kota.
Belum menarik
Kota Kendari dengan teluknya yang indah dan berbagai objek wisata, terutama wisata pantai dan kawasan Taman Hutan Raya di dalamnya, belum menarik minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi kota tersebut.
Masalahnya, Pemerintah Kota Kendari belum memiliki konsep pemasaran pariwisata yang jelas dengan kawasan Teluk Kendari berhutan bakau yang mengelilingi wilayah kota.
Tentu untuk membawa Kota Kendari lebih maju dan berkembang, wali kota dan wakil wali kota ke depan harus mampu menjawab segudang permasalahan yang selama ini menghambat laju perkembangan kota tersebut.
"Melihat figur-figur Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari yang berlaga dalam kontestasi pemilihan wali kota kali ini, hanya satu orang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, yakni Zayat Kaimoeddin," kata mantan Penjabat Wali Kota Kendari Andi Kaharuddin di Kendari baru-baru ini.
Calon Wali Kota Abdul Razak, kata dia, berpengalaman menduduki jabatan Ketua DPRD Kota Kendari dua periode dan anggota DPRD Kota Kendari tiga periode.
Adriatma Dwi Putra merupakan politisi muda dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang baru menjadi anggota DPRD Sultra setelah terpilih melalui Pemilu Legislatif 2014.
Tentu, jelas Andi Kaharuddin, pemahaman terhadap masalah Kota Kendari secara menyeluruh di antara tiga calon wali kota tersebut kadarnya pasti berbeda-beda.
"Tanpa mengecilkan figur Adriatma Dwi Putra, figur Zayat dan Abdul Razak, mungkin lebih mengetahui kondisi ril Kota Kendari dengan segala permasalahannya," kata Andi Kaharuddin.
Ia mengemukakan Zayat Kaimoeddin figur yang pernah menjadi lurah dan camat di wilayah Kota Kendari, sedangkan Abdul Razak pernah menjadi anggota DPRD Kota Kendari tiga periode dan menjabat Ketua DPRD dua periode.
Pasangan siapa pun yang akan terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari pada 15 Februari 2017, harus mampu memikul tanggung jawab membawa Kota Kendari lebih maju dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan kurang lebih 300.000 penduduk kota itu.
Masyarakat kota amat berharap berbagai kesulitan yang selama ini dialami, terutama menyangkut ketersediaan fasilitas air bersih dan transportasi massal di dalam kota dapat ditangani oleh sang pemimpin baru.