Kendari (Antara News) - DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mengkritisi usulan program dan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada agenda pembahasan APBD Perubahan 2016.
Ketua DPRD Sultra Abdurahman Shale di Kendari, Rabu, mengatakan beberapa item program usulan eksekutif disoroti pihak legislatif namun hal itu lumrah terjadi dalam setiap agenda pembahasan program dan anggaran di DPRD.
"Sesuatu yang wajar jika anggota dewan mempertanyakan usulan kegiatan dan anggaran SKPD. Silakan pihak eksekutif memberikan klarifikasi untuk menyamakan persepsi," katanya.
Ia mengingatkan pihak eksekutif dan para wakil rakyat agar serius mengikuti agenda pembahasan anggaran mengingat waktu yang makin mendesak.
Ketua Komisi I DPRD Sultra Taufan Besi mempertanyakan usulan pengembangan wawasan Pasukan Pengibat Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp600 juta.
"Ada apa mengusulkan kegiatan pengembangan wawasan kelompok barisan Paskibraka, sementara Paskibraka yang lazim saat peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus tahun berjalan. Sekarang Oktober 2016 kecuali tahun 2016," kata Taufan yang juga politikus Partai Demokrat.
Hal yang juga dipertanyakan, berupa pelatihan yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekitar Rp1 miliar.
Kepala Bappeda Sultra Nasir Andi Baso mengatakan diskusi dalam forum pembahasan anggaran semata-mata untuk menemukan kesatuan pikiran dan tujuan.
"Eksekutif menyambut baik sikap kritis para wakil rakyat karena kedua belah pihak menganut azas skala prioritas untuk kepentingan rakyat dalam mengimplementasikan program," kata Nasir.