Manokwari (Antara News) - Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini tengah giat menyiapkan Tenaga Kerja Indonesia asal daerah setempat untuk menyambut persaingan di pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Ermawati
Siregar, Rabu mengatakan selain dirasa sebagai ancaman, sisi lain MEA membawa peluang bagi daerah-daerah berkembang.
Menurut dia, pemberlakuan pasar bebas di kawasan negara Asia Tenggara ini menjadi peluang untuk menekan angka pengangguran di daerah ini.
"MEA menjadi tantangan sekaligus peluang bagi tenaga kerja lokal
untuk bersaing merebut pasar tenaga kerja di negara-negara ASEAN dan
internasional,"kata dia.
Menindaklanjuti pemberlakukan pasar bebas ini, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui potensi keahlian yang dimiliki angkatan kerja di wilayah tersebut.
Upaya itu, kata dia, dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi keahlian serta sertifikasi keahlian sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan dalam bursa tenaga kerja Asia Tenggara.
Pada kesempatan itu, ia mengajak semua instansi dan perusahaan, mempersiapkan tenaga kerja terampil dan memiliki keahlian
tertentu.
Selain itu, lanjut dia, tenaga kerja di daerah ini harus tersertifikasi bertaraf Internasional, agar bisa menjadi modal untuk bersaing negara-negara Asia Tenggara maupun negara lain di dunia.
"Diera MEA, akan banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) dari berbagai negara
ASEAN akan masuk ke Indonesia untuk bersaing merebut semua jenis
pekerjaan," ujarnya.
Dia menyebutkan, tenaga kerja maupun calon tenaga kerja lokal di Papua Barat ini harus memiliki sertifikat uji kompetensi yang terdaftar secara internasional.
"Jangan hanya berskala lokal, harus
berskala internasional, supaya bisa digunakan untuk bersaing dengan
tenaga kerja di negara-negara Eropa, Amerika, dan negara lainya," kata.
Ermawati menilai, tenaga kerja lokal memiliki cukup banyak keahlian, namun sebagian besar mereka belum mengikuti uji standar kompetensi.
