Kendari (Antara News) - Letak geografis Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau harusnya masuk dalam konsep tata ruang pembangunan tol laut.
"Apa yang kurang dari penilaian pemerintah pusat sehingga Sultra yang terdiri dari mayoritas perairan tidak masuk skala prioritas pembangunan tol laut," kata Anggota DPR RI, H Amirul Tamim di Kendari, Senin.
Amirul menyanyangkan program pembangunan strategis, khususnya tol laut tidak termasuk dalam wilayah Sultra, padahal dukungan kewilayahan dan pemerintah daerah tidak masalah.
"Mungkin pusat menilai Sultra cenderung dalam peta pembangunan sektor pertambangan. Ini bahan bagi kami (wakil rakyat di pusat) untuk memperjuangkan," kata Amirul saat berkunjung ke kantor Berita ANTARA Biro Sultra.
Politisi PPP tersebut berharap Sultra masuk dalam tata ruang pembangunan tol laut yang menjadi program strategis pemerintahan Presiden Joko Widodo karena berdampak pada percepatan pembangunan daerah secara luas.
Jika dibangun terminal perhubungan laut yang didukung sarana lengkap maka berfungsi sebagai pelabuhan tujuan, persinggahan dan pemberangkatan barang dan penumpang yang membawa berdampak luas pada sektor perekonomian lain.
"Itulah yang kita sayangkan kalau Sultra tidak masuk dalam tata ruang pembangunan strategis tol laut. Sama artinya Sultra kehilangan peluang," kata mantan walikota Bau Bau dua periode tersebut.
Namun demikian, lanjutnya, kehadiran proyek pembangunan bendungan skala besar merupakan bentuk keseimbangan program nasional untuk mendorong pembangunan yang pro rakyat di daerah ini.