Mimika, Papua Tengah (ANTARA) - PT Freeport Indonesia investasi sosial hingga 100 juta dolar Amerika Serikat per tahun terkait dengan operasi perusahaan itu di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.
"Ke depan investasi sosial bidang pendidikan akan semakin besar porsinya," kata Group Leader Project Management Office PT Freeport Indonesia, Andriyana Saputro di Komplek Kuala Kencana Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis.
Ia menyebutkan investasi sosial masa depan itu rencananya hingga tahun 2041.
Pada tahun 2024, biaya investasi sosial perusahaan itu mencapai sebesar 151,9 juta dolar AS.
Total biaya investasi sosial selama 31 tahun terakhir (1992-2023) perusahaan itu mencapai 2,1 miliar dolar AS.
Pada tahun 2023 sebesar 122 juta dolar AS, tahun 2022 sebesar 122,3 juta dolar AS, tahun 2021 sebesar 109,3 juta dolar AS, tahun 2020 sebesar 60,7 juta dolar AS, tahun 2019 sebesar 62,8 juta dolar AS.
Ia menyebutkan pada 2023, porsi bidang pendidikan mencapai sebesar 31,6 persen, kesehatan 18,8 persen, ekonomi 15,5 persen, infrastruktur 7,7 persen, hubungan pemangku kepentingan 4,2 persen, dukungan kebudayaan olahraga dan sosial 17,5 persen, dan lainnya 4,8 persen.
Andriyana menyebutkan program investasi sosial yang saat ini berjalan antara lain Program Kampung Sehat, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, Pengendalian Malaria, Riset Kesehatan Dasar.
Selain itu program pembangunan asrama siswa, beasiswa, guru kontrak, pengembangan guru SMK, program pengusaha binaan, penjualan produk perikanan dan pertanian, pembangunan sarana air bersih, pelestarian dan promosi budaya Komoro, pengembangan Papua Football Academy.
Ia menyebutkan ada dua suku utama pemilik ulayat di Mimika yaitu Suku Amungme dan Suku Komoro. Selain itu terdapat suku-suku yang memiliki kekerabatan lainnya di sekitar wilayah kerja perusahaan itu.
Pada tahun 2020, pertumbuhan penduduk Mimika mencapai 5 persen dibanding nasional yang mencapai 1,25 persen.
Migrasi menjadi penyebab tingginya pertumbuhan penduduk sehingga ada persaingan mendapatkan akses terhadap sumber daya lokal dan meningkatnya kebutuhan layanan publik.