Pakar geologi dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko meminta pemerintah menyiapkan infrastruktur yang memadai berikut peraturannya sebagai upaya mitigasi dalam menghadapi bencana.
"Menyiapkan bagaimana infrastruktur mitigasinya, misalnya, jalur atau rute evakuasi kalau ada gempa, gunung meletus dan sebagainya," kata dia di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, Indonesia termasuk wilayah dengan posisi yang unik dan rumit dari sisi geologi.
Kondisi ini di samping menghasilkan sumber daya kebumian yang bagus tetapi juga memicu potensi adanya kebencanaan kebumian. Salah satunya gempa bumi.
Jakarta secara khusus juga berpotensi terdampak sumber-sumber gempa di wilayah sekitarnya. Di antaranya berasal dari tiga sesar aktif.
Hal lain yang juga penting, yaitu berkolaborasi bersama berbagai pihak termasuk institusi dalam memberikan edukasi terkait kebencanaan pada masyarakat. Hal ini demi membangun ketangguhan mereka atau memitigasi bencana.
"Saya kira edukasi yang perlu kita lakukan bisa melalui banyak cara salah satunya dengan membuka kegiatan diskusi mengundang masyarakat, pemerhati yang punya potensi menyebarkan lagi ke masyarakat," katanya.
"Menyiapkan bagaimana infrastruktur mitigasinya, misalnya, jalur atau rute evakuasi kalau ada gempa, gunung meletus dan sebagainya," kata dia di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, Indonesia termasuk wilayah dengan posisi yang unik dan rumit dari sisi geologi.
Kondisi ini di samping menghasilkan sumber daya kebumian yang bagus tetapi juga memicu potensi adanya kebencanaan kebumian. Salah satunya gempa bumi.
Jakarta secara khusus juga berpotensi terdampak sumber-sumber gempa di wilayah sekitarnya. Di antaranya berasal dari tiga sesar aktif.
Ketiga sesar itu, yakni Sesar Baribis potensi kekuatan Magnitudo (M) 6,5 serta Sesar Lembang potensi M 6,8 dan Sesar Cimandiri potensi M 6,7.
Selain infrastruktur, kata Sukmandaru, pemerintah juga perlu tegas menerapkan aturan terkait bangunan yang perlu dibangun agar tahan bencana.
"'Law enforcement' untuk penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan, misalnya, bangunan yang harus sesuai dengan aturan dan sebagainya. Kementerian PUPR barangkali, lembaga lainnya yang terkait," ujar dia.Hal lain yang juga penting, yaitu berkolaborasi bersama berbagai pihak termasuk institusi dalam memberikan edukasi terkait kebencanaan pada masyarakat. Hal ini demi membangun ketangguhan mereka atau memitigasi bencana.
"Saya kira edukasi yang perlu kita lakukan bisa melalui banyak cara salah satunya dengan membuka kegiatan diskusi mengundang masyarakat, pemerhati yang punya potensi menyebarkan lagi ke masyarakat," katanya.
