Johan Budi: Kinerja KPK Mulai Menurun

        Jakarta (Antara News) - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengakui kinerja lembaga antikorupsi tersebut tengah mengalami penurunan.

        "Bagaimanapun juga harus diakui bahwa yang terjadi saat ini mempengaruhi kinerja lembaga," kata Johan di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

        Ia mengatakan, saat ini fokus lembaga terpecah antara menangani kasus korupsi di KPK dengan persoalan hukum yang menjerat pimpinan KPK.

        Johan menyinggung mengenai seluruh pimpinan KPK yang dilaporkan ke kepolisian, dan akan menjalani proses hukumnya masing-masing.

        Ia mengkhawatirkan, apabila satu per satu pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka maka seluruh petinggi lembaga antisuap tersebut akan dinonaktifkan sementara.

        "Harus dipahami kalau pimpinan KPK yang akhirnya, misalnya, satu per satu menjadi tersangka dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK, seorang pimpinan KPK yang berstatus tersangka akan diberhentikan sementara melalui Keputusan Presiden," tutur Johan.

        Ia mengatakan, apabila hal tersebut terjadi KPK akan lumpuh.

        "Kalau satu per satu akan dinonaktifkan, maka sebuah fakta bahwa KPK akan lumpuh," tukas dia.

        Sedangkan, lanjut Johan, KPK masih menangani ratusan kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, juga persidangan yang terancam terbengkalai.

        "Ada tenaga dan pikiran yang seharusnya fokus melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan menjadi terganggu. Seberapa besar dampaknya? Teman-teman yang menilai," kata Johan kepada wartawan.

        Saat ini seluruh pimpinan KPK sudah dan akan berurusan dengan proses hukum.

        Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, terkait kasus dugaan rekayasa keterangan palsu di perkara sengketa Pilkada Kotawaringin di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

        Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan dengan dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang perkaranya ditangani KPK. Polri diketahui telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik).

        Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan atas dugaan perampasan kepemilikan aset dan saham secara ilegal milik PT Daisy Timber di Berau, Kalimantan Timur. Polri juga telah menerbitkan Sprindik kasus Pandu.

        Sementara Wakil Ketua KPK Zulkarnaen juga dilaporkan atas dugaan suap dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang ditanganinya saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 2008 silam.