Hamilton, Kanada (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menyebut gencatan senjata antara Lebanon dan Israel sebagai situasi yang "rapuh" dan mendesak militer Israel untuk segera menarik diri dari wilayah Lebanon.
“Penghentian permusuhan antara Lebanon dan Israel, meski rapuh, tapi masih bertahan,” ujar Lacroix dalam rapat Dewan Keamanan PBB.
Lacroix mencatat komitmen pemerintah Lebanon untuk mempertahankan kesepakatan gencatan senjata dan menegaskan bahwa Pasukan perdamaian sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) akan terus mendukung kedua pihak.
“Penempatan lebih lanjut Pasukan Bersenjata Lebanon (LAF) bergantung pada penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF),” katanya.
Lacroix menyambut rencana penarikan bertahap IDF yang disusul penempatan LAF.
Namun, ia menyoroti bahwa dengan hanya 10 hari tersisa hingga akhir periode 60 hari yang ditentukan untuk penarikan, Israel masih melakukan penghancuran terowongan, bangunan, dan lahan pertanian.
“Beberapa serangan udara juga dilaporkan, begitu pula pelanggaran ruang udara Lebanon yang terus berlangsung,” tambahnya.
Lacroix menyatakan bahwa keberadaan militer Israel di wilayah Lebanon merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang mengakhiri perang tahun 2006 di Lebanon.
Ia mendesak militer Israel untuk "mundur dari wilayah Lebanon tanpa penundaan, setidaknya sebelum periode yang ditentukan dalam pengumuman gencatan senjata berakhir."
Lacroix juga melaporkan bahwa personel PBB tetap berada di markas UNIFIL atau berlindung di bunker akibat serangan militer Israel.
“Operasi UNIFIL semakin terhambat oleh keberadaan sisa bahan peledak, blokade jalan oleh IDF di berbagai lokasi, serta gangguan dari warga setempat,” jelasnya.
Patrick Gauchat, kepala Organisasi Pengawas Gencatan Senjata PBB (UNTSO), juga melaporkan kehadiran militer Israel di zona pemisahan.
“IDF terus melakukan pekerjaan konstruksi dengan alat berat di dalam zona pemisahan. Mereka juga memasang peralatan komunikasi di sana,” ungkap Gauchat.
Gauchat menyebut bahwa Pasukan Pengamat Disengagement PBB (UNDOF) telah memperingatkan Israel tentang pelanggaran terhadap kesepakatan pelepasan kekuatan tahun 1974 akibat kehadiran mereka di zona pemisahan.
“Beberapa warga di zona pemisahan juga memprotes pencarian oleh IDF di desa mereka, dengan beberapa melaporkan penangkapan terhadap kerabat mereka,” ujarnya.
Menegaskan bahwa kesepakatan pelepasan kekuatan antara Israel dan Suriah masih berlaku, Gauchat mengatakan, “Sangat penting bagi pasukan penjaga perdamaian PBB untuk dapat menjalankan tugas mereka tanpa hambatan.”
Sejak kelompok oposisi Suriah menggulingkan Bashar Assad pada 8 Desember, Israel meningkatkan serangan udaranya di seluruh wilayah Suriah, yang dinilai melanggar kedaulatan negara tersebut.
Israel juga secara sepihak menghentikan Kesepakatan Pelepasan Kekuatan tahun 1974 dengan Suriah, dengan menempatkan pasukan di zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Langkah tersebut telah dikecam PBB dan sejumlah negara Arab.
Meskipun Israel mengeklaim bahwa kehadirannya bersifat sementara, beberapa pejabat mengisyaratkan perlunya mempertahankan pengaruh di Suriah untuk jangka waktu yang belum ditentukan.
Sumber: Anadolu
