Malang (Antara News) - Sebanyak 400 rumah yang menjadi korban letusan Gunung Kelud, Februari lalu, di Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, segera direhabilitasi karena anggaran dari pemerintah pusat sudah turun.
"Anggaran yang dipersiapkan dari pemerintah pusat sebesar Rp12 miliar, namun dana tersebut tidak hanya untuk rehabilitasi rumah yang rusak saja, tapi juga pipanisasi dan membangun kembali infrastruktur yang rusak, baik jalan maupun jembatan," kata Camat Ngantang Rahmad Ichwanul Muslimin di Malang, Senin.
Akibat letusan Gunung Kelud beberapa bulan lalu, katanya, sejumlah pipa yang mengalirkan air bersih rusak parah, bahkan distribusi air bersih menjadi terhenti.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, TNI sudah membantu memperbaikinya, namun belum menyentuh seluruh area yang terkena letusan Gunung Kelud.
Program bedah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumahnya tidak layak huni di wilayah itu juga akan segera dilakukan. Dari sekitar 4.000 rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang, pada 2014 kuota yang bakal dibedah sebanyak 778 unit.
Sebanyak 4.000 rumah tidak layak huni dan harus mengantre untuk dibedah itu menyebar di sejumlah kecamatan, seperti Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Dampit, Lawang, dan Gondanglegi.
"Yang belum tersentuh memang masih banyak, karena penyelesaiannya secara bertahap," kata Kepala Badan Perumahan Kabuapten Malang Sri Meicharini.
Anggaran 2014, katanya, rencananya menyelesaikan 778 rumah dengan anggaran sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat. Setiap unit rumah yang dibedah mendapatkan anggaran sebesar Rp7,5 juta, sedangkan pada 2014 untuk wilayah Ngantang dan Kalipare.
Teknis dan mekanisme pelaksanaan pembangunan bedah rumah itu seperti yang dilakukan pada tahun lalu. Dana yang dicairkan langsung diberikan pada toko bangunan di sekitar rumah sasaran bedah rumah, selanjutnya kebutuhan material bedah rumah tinggal mengambil di pertokoan tersebut.
"Mekanisme ini untuk mengantisipasi penyelewengan anggaran, sehingga anggaran ini benar-benar untuk kegiatan pembangunan bedah rumah," ujarnya.
Sebenarnya, perbaikan rumah tak layak huni itu juga diperuntukkan bagi warga Desa Druju dan Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan. Namun, karena kuotanya terbatas, pelaksanaannya baru dilakukan pada anggaran 2015 untuk 150 unit.
Pilihan wilayah Sumbermanjing Wetan, ujarnya, karena wilayah itu yang paling siap dibandingkan dengan daerah lainnya, seperti data pemilik rumah, kondisi rumah beserta gambar fotonya, sedangkan di daerah lainnya, seperti di Tirtoyudo, Dampit, belum komplit.
Selain membedah rumah tidak layak huni dan merehabilitasi rumah warga korban letusan Gunung Kelud, Pemkab Malang dalam waktu dekat juga akan membedah 300 rumah nelayan di tiga desa pesisir pantai selatan melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.
Setiap desa itu, ada 100 rumah nelayan tidak layak huni yang bakal dibedah, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 300 rumah. Hanya saja, sampai saat ini masih belum ditetapkan desa mana saja yang rumah penduduknya akan dibedah, sebab tergantung dari usulan desa.
"Selain dibedah, rumah nelayan tersebut juga diupayakan untuk mendapatkan sertifikat agar ada kepastian hukum terhadap aset milik nelayan bersangkutan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabuapten Malang Wahyu Hidayayat.
