Kendari (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), LM Rusman Emba, mengatakan, pinjaman pemerintah Sultra kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk biaya pekerjaan Jalan Raha-Lakapera tahun ini belum tentu dicairkan.
"Kami baru saja melakukan konsultasi kepada pihak PIP di Jakarta, ternyata dana itu belum ada kejelasan apakah akan cair tahun ini atau tidak," kata Rusman di Kendari, Selasa.
Rusman mengatakan, pihak eksekutif Sultra melakukan pembohongan publik terkait anggaran yang akan dipinjam dari Pusat Investasi Pemerintah akan cair pertengahan September tahun ini.
"Tidak benar kalau pihak eksekutif mengatakan dana PIP yang akan dipergunakan untuk pembangunan jalan Raha-Lakapera Kabupaten Muna akan cair pada pertengahan September," katanya.
Rusman mengakui, kalau DPRD Sultra telah membahas dan menyetujui pembangunan jalan Raha-Lakapera, tetapi dananya saat itu bersumber dari pinjaman dari PIP sebanyak Rp24 miliar karena pihak eksekutif menjamin hal itu akan cair.
"Yang jelas pihak PIP mengatakan belum pasti anggaran pinjaman itu akan dicairkan. Sehingga saya juga belum mengetahui kapan kepastiannya dana itu bisa cair," ujarnya.
Menurut Rusman, berdasarkan penjelasan dari PIP, maka akhir September baru akan dilakukan presentasi penggunaan dana pinjaman itu kepada PIP, setelah itu Badan Pengawas dari PIP akan meneliti lagi apakah pinjamannya disetujui atau tidak.
"Meskipun dana pinjaman PIP itu belum tentu cair, namun perbaikan jalan Raha-Lakapera tetap akan dikerjakan tahun ini, dengan menggunakan sumber anggaran dari tempat lain," katanya.
Ia menambahkan, pekerjaan jalan Raha-Lakapera harus dituntaskan tahun ini karena sudah dijanjikan kepada masyarakat Muna, caranya harus mengesampingkan beberapa kegiatan pembiayaan yang tidak masuk skala prioritas. (ANT).
