Rumbia (ANTARA News) - Warga Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengancam akan memboikot aktivitas PT Billy Indonesia, jika perusahaan tersebut tidak segera menghentikan kegiatan menambang nikel di wilayah tersebut.
"Hari ini, warga di tiga desa, Tapuhaka, Dongkala dan Desa Balo, akan berunjuk rasa besar-besaran di kantor PT Billy di Kabaena, meminta perusahaan tersebut menghentikan seluruh aktivitas penambangan nikel di wilayah itu," kata Tokoh Pemuda Kabaena Timur, Sofyan Safaruddin di Rumbia, Rabu.
Menurut Sofyan, jumlah warga yang akan mendatangi kantor PT Billy tersebut diperkirakan 800 orang.
Jika perusahaan tersebut tidak memenuhi permintaan warga menghentikan aktivitas penambangan nikel, kata dia, warga berencana akan memblokir seluruh kegiatan perusahaan tersebut.
Sofyan mengatakan, PT Billy beroperasi mengolah tambang nikel di Kabaena Timur sudah berjalan selama tiga tahun terakhir. Tapi yang dirasakan masyarakat kesengsaraan akibat lahan usaha budidaya rumput laut warga sudah tertutup lumpur yang meluber dari areal penambangan nikel.
Sebagian mata air yang selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga, sudah tertutup tanah akibat aktivitas penambangan.
"Selain tertutupnya mata pencaharian warga tersebut, PT Billy juga telah merusak fasilitas umum berupa jalan yang dilintasi mobil truk milik perusahaan," katanya.
Sementara itu, Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bombana, Asrin Sarewomenyatakan aksi yang akan dilakukan masyarakat Kabaena TImur, merupakan wujud penolakan terhadap kebijakan perusahaan yang dinilai diskriminatif dan tidak akomodatif terhadap masyarakat sekitar.
"Kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Bombana merespon tuntutan masyarakat tersebut, sebelum terjadi konflik baik antara sesama warga maupun antara warga dan perusahaan," katanya.
Menurut Asrin, keterlibatan Pemkab Bombana untuk menyelesaikan masalah tambang PT Billy tersebut sangat diperlukan agar warga di sekitar kawasan penambangan khususnya di empat desa masing-masing Tapuhaka, Toli-toli, Lambale dan Dongkala, akan merasa nyaman dalam beraktifitas.
"Pemerintah, sangat terkesan lebih mengutamakan kepentingan investor ketimbang masyarakat, sehingga saat ini, sangat dibutuhkan ketegasan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan persoalan tersebut," katanya. (Ant).
