Kendari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDI) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan Marine Stewardship Council (MSC) mendorong peran krusial observer perikanan sebagai kunci utama dalam penguatan sistem pendataan operasional kapal di Indonesia.
Direktur PSDI Kementerian KKP RI Syahril Abd. Raup saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa peran observer kini menjadi sangat penting mengingat akurasi data logbook yang cenderung menurun.
"Data logbook kurang diandalkan. Ini disebabkan oleh pelaku usaha cenderung mengisi data lebih kecil dibanding dengan angka sebenarnya karena berkaitan dengan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," kata Syahril saat Rapat Koordinasi Teknis Pemantau di atas Kapal Penangkap dan Kapal Pengangkut Ikan tahun 2025 di Kendari.
Dia menyebutkan bahwa KKP mengandalkan observer di laut sebagai sumber data utama yang akurat. Selain itu, penempatan observer adalah kewajiban negara sebagai anggota Organisasi Pengelola Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization - RFMO).
Syahril menjelaskan bahwa sejak Juli 2025, KKP menjalankan penempatan observer tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan menunjuk dua penyedia observer seperti CP6 di Bali dan Yayasan Observer Perikanan Indonesia (YOPI).
"Kami berharap YOPI dapat menggarap penempatan observer untuk wilayah Sulawesi, termasuk Kendari. Total kebutuhan observer untuk memenuhi aturan RFMO mencapai 400-an, sementara saat ini jumlah aktif baru sekitar 69 orang," ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga integritas data. Observer wajib melaporkan datanya 100 persen melalui sistem informasi Online Observer Report (OBOR) dan tidak boleh terpengaruh oleh pelaku usaha untuk mengubah data.
"Menjadi observer ke depan akan menjadi profesi yang menjanjikan, bahkan ada sistem karier. Observer terbaik berpeluang didorong menjadi Regional Observer Program (ROP) di Badan Internasional dengan gaji Dolar," jelasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Ridwan Mulyana menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan pertemuan tersebut menjadi inventarisir permasalahan hingga dapat membuat rencana kerja dan mengupdate kebijakan terkait masalah saat ini.
"Serta juga (dalam Rapat itu) dapat mencarikan solusinya," ucap Ridwan.
Sementara itu, Program Direktur MSC Indonesia Hirmen mengungkapkan bahwa MSC mendukung penuh upaya KKP dalam meningkatkan tata kelola perikanan Indonesia.
"MSC merupakan lembaga non profit yang membantu pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan perikanan," sebut Hirmen.
Ia menjelaskan, salah satu program pemerintah yang diperkuat MSC adalah peningkatan kapasitas observer. MSC memfasilitasi seluruh proses yang ada dan berupaya agar mekanisme ketertelusuran (traceability) terhadap produk perikanan Indonesia dan pendataan yang lebih baik dapat terwujud.
"Tentu saja agar perikanan Indonesia itu lebih baik tata kelolanya, lebih terdata baik dan juga lebih terelusuri dengan baik dari perikanan kita ini," harap Hirmen.
