Kendari (ANTARA) - Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan tantangan geografis.
Hal itu diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus yang berlangsung di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Selasa (16/9).
Bupati Wakatobi Haliana membuka secara resmi kegiatan tersebut sekaligus menjadi pemateri pertama dengan materi bertajuk Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB dalam Upaya Mendukung Pencegahan Stunting di Kabupaten Wakatobi.
“Dari 21 desa/kelurahan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, lima desa berada di atas laut atau kampung Bajo, dan lima lainnya berada di Pulau Kapota yang harus ditempuh dengan menyeberangi laut sekitar 15 menit,” kata Haliana.
Menurut dia, pendekatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR dilakukan melalui fokus program serta kolaborasi lintas sektor, dengan tujuan tidak hanya menekan angka kelahiran, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BKKBN Sultra, Ketua TP-PKK Kabupaten Wakatobi Hj. Eliati Haliana, Ketua Dharma Wanita Persatuan Nurcita Nadar, serta ratusan peserta dari unsur masyarakat dan mitra kerja.
Pemateri kedua adalah dr. Eva Kurnianti, Sp.OG., dari RSUD Wakatobi yang membawakan materi tentang Metode Kontrasepsi Mantap (MOW). Sedangkan Ketua PC Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Wakatobi Suhartini Ismail menyampaikan materi berjudul Peran Bidan dalam Meningkatkan Pelayanan KB di Kabupaten Wakatobi.
Haliana menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menjamin hak setiap keluarga untuk merencanakan masa depan melalui akses kontrasepsi yang aman dan pemahaman yang kuat mengenai kesehatan reproduksi.
“Tujuan pemerintah jelas, yaitu memastikan setiap keluarga bisa mendapatkan haknya merencanakan keluarga, memperoleh akses kontrasepsi yang aman, serta memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi,” ujarnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Wakatobi La Ode Safihuddin dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional (Pro PN) dalam mendukung penguatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Tahun 2023 prevalensi stunting berada di angka 31,9 persen, sedangkan tahun 2024 turun menjadi 21,1 persen. Ini semua berkat kolaborasi dan kerja sama semua pihak,” katanya.
Peserta kegiatan meliputi unsur TNI-Polri, kepala desa, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, kader KB, dan mitra kerja. Fokus utama kegiatan adalah memperluas penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai strategi percepatan penurunan angka stunting dan kematian ibu.
Dengan semangat kolaborasi, kegiatan itu diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga sehat, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Wakatobi.
