Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto terkesan dan memuji cara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid saat memimpin pembacaan doa saat Peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam.
Saat menyampaikan pidato dalam acara tersebut, Presiden Prabowo menilai dirinya mungkin salah memberikan jabatan Nusron sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dan berkelakar agar pindah menjadi Menteri Agama.
"Tadi yang baca doa, saya sangat terkesan. Saudara Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, hebat kali kau baca doa itu. Mungkin salah jabatan kali ya. Apa pindah Menteri Agama?," kata Prabowo berkelakar yang langsung disambut meriah oleh para hadirin.
Terlihat dari videotron, Nusron Wahid yang merupakan kader partai berlambang pohon beringin itu juga tertawa mendengar candaan Presiden Prabowo.
Saat memimpin pembacaan doa, Nusron mengajak seluruh elite dan kader Golkar, serta undangan, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih, untuk mendoakan para korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
Nusron juga mendoakan Presiden Prabowo sebagai pemimpin dapat mengantarkan bangsa Indonesia pada gerbang kemakmuran.
"Semoga beliau semua diberi kekuatan dan bencana ini segera berlalu dan kita doakan semoga pemimpin kita Presiden Jenderal TNI Prabowo Subianto mempunyai kekuatan yang utuh untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemakmuran," kata Nusron mengajak doa bersama.
Adapun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dan kompak mengenakan baju koko putih panjang, dilengkapi peci hitam.
Sejumlah pejabat yang turut mendampingi Kepala Negara dalam acara tersebut, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Perindustrian yang juga kader Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca juga: ATR/BPN selamatkan aset tanah Rp23,3 triliun dari mafia tanah sepanjang 2025
Baca juga: DPR dorong penguatan pengawasan dan transparansi data untuk berantas mafia tanah
