Kendari (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian meminta agar produk hukum daerah yang dikeluarkan harus betul-betul berpihak kepada masyarakat di Indonesia.
"Dalam membuat produk hukum harus hati-hati dan jangan menimbulkan dampak (yang negatif)," kata Tito Karnavian usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) tahun 2025 di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, di Kendari, Senin.
Dalam membuat rancangan produk hukum daerah, kata Tito, pemerintah daerah (Pemda) harus memperhatikan dari segala aspek, mulai dari dampak negatif, hingga penerimaan di masyarakat.
Dia menyebutkan produk hukum harus mengindahkan kaidah sosialisasi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak produk hukum terhadap masyarakat dan bisa diterima dengan kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.
"Kemudian, memperkuat iklim investasi agar swasta bisa hidup itu, yang penting harus berpihak, jangan mempersulit, jangan membuat peraturan-peraturan yang makin membuat masalah," ujarnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi masyarakat saat menyusun aturan kebijakan. Sebab, jika kebijakan tersebut dinilai tidak tepat, maka akan menimbulkan resistansi atau perlawanan dari masyarakat.
"Komunikasi kebijakan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan," ucapnya.
Tito juga mengimbau seluruh Pemda se-Indonesia untuk mempermudah perizinan berusaha. Pasalnya, upaya tersebut dinilai akan memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Saya mohonlah dengan segala hormat hidupkan dunia usaha, starting dari mulai perizinannya,” ujar Tito.
Menurut dia, peningkatan PAD dinilai penting bagi daerah lantaran akan memperkuat kapasitas fiskal. Dalam konteks itu, daerah diminta menyerap aspirasi dari pelaku usaha dan para pegiat ekonomi kreatif guna memberikan layanan perizinan yang efektif dan efisien.
"Hidupnya sektor swasta di daerah akan berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja. Upaya tersebut juga akan membuat uang beredar di masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga membeberkan sejumlah aspek yang dibutuhkan dalam menghidupkan sektor swasta, salah satunya leadership.
Menurut dia, pemimpin di daerah dituntut agar tidak hanya mengandalkan sisi birokratis, melainkan juga kreatif. Mereka dipacu agar menyiapkan strategi dalam meningkatkan PAD.
“Berpikir seperti ibu rumah tangga, yang tahu bagaimana caranya mendapatkan pendapatan lebih besar daripada belanja, tapi pendapatan itu tidak memberatkan masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri minta produk hukum daerah harus berpihak kepada masyarakat
